Kembangkan EBT Hingga 2040, Indonesia Butuh Rp2.300 Triliun

Untung Subagja | Kamis, 07/03/2024 18:35 WIB

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (Jurnas/Humas PLN)

Jakarta, Jurnas.com - Hingga tahun 2040, Indonesia butuh anggaran sekitar Rp2.300 Triliun jika ingin kembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dana itu untuk biayai pembangunan pembangkit listrik EBT dan Gas yang ditargetkan mencapai 80 GW sampai 2040 mendatang beserta infrastruktur pendukungnya.

"Dibutuhkan sekitar Rp 2.300 triliun antara hari ini sampai 2040," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Kamis (7/3/2024).

PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah selaraskan rencana pengembangan ketenagalistrikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Untuk pembangkit EBT di antaranya akan dibangun pembangkit listrik berbasis hidro dan geotermal sebesar 30 GW hingga 2040. Selain itu, dilakukan juga penambahan kapasitas pembangkit berbasis angin dan solar atau energi surya sebesar 28 GW.

Namun demikian diakui Darmawan, keseluruhan pemgembangan pembangkit itu dihadapkan pada tantangan jarak antara sumber pasokan energi dengan pusat permintaan listrik yang tergolong jauh. Oleh sebab itu, investasi pada infrastruktur ketenagalistrikan khususnya transmisi agar dapat memenuhi kebutuhan listrik.

Darmawan bilang, berdasarkan penghitungan PLN diperlukan transmisi dengan total 47.000 kilometer (km) untuk menghubungkan antara pembangkit listrik ke gardu listrik.

"Potensi pembangkitnya ada di Sumatera Utara, Aceh, tapi demand-nya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu jarak transmisinya 3.500 km. Itu hanya backbone-nya. Kalau ditarik lagi, kecil-kecil itu total transmisinya 47.000 km. Kalau mau keliling bumi saja 42.500 km," urainya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa, dalam merealisasikan pembangunan yang masif itu dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama itu mencakup strategi, teknologi, inovasi, hingga pendanaan.

Terkait pendanaan, lanjut Daemawan, dari kebutuhan dana Rp2.300 triliun itu direncanakan akan melibatkan swasta sebesar 60% dan PLN 40%.

"PLN hanya 40%, itu pun dari porsi PLN tersebut masih bisa dikerjasamakan sama swasta," pungkas Darmawan.