Gus Halim Optimistis Desa Mandiri Mampu Kelola PKH dan Bansos

Eko Budhiarto | Sabtu, 27/01/2024 10:54 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) dalam kunjungannya ke Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Jumat (26/1/2023). (Foto: Humas Kemendes PDTT)

Buleleng, Jurnas.com - Desa berstatus mandiri punya kompetensi yang lebih baik dalam mengelola dan menyalurkan program-program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), dan bantuan program lainnya.

Oleh sebab itu, pengelolaan program-program tersebut sebaiknya diserahkan kepada desa mandiri karena diyakini telah memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam menentukan calon penerima bantuan.

Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) dalam kunjungannya ke Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Jumat (26/1/2023).

"Jika desanya sudah mapan, dalam arti maju dan mandiri, akuntabilitasnya bagus, lalu partisipasi masyarakat di desa tersebut kondusif. Sehingga bansos tidak harus repot-repot ke Jakarta lagi," ungkap Profesor Kehormatan asal UNESA ini.

Gus Halim juga berharap agar dana bantuan bansos pada penanganan stunting dan kemiskinan menjadi satu paket utuh yang diserahkan kepada desa.

Dalam praktiknya, lanjut Gus Halim, maka desa harus mampu mengelola secara bersama-sama dan lintas sektor. Dengan demikian, cita-cita untuk zero stunting, dan terbebas dari kemiskinan ekstrem dapat tercapai dengan baik dan efektif.

"Sehingga bansos langsung dimasukkan ke dalam dana desa menjadi satu paket. Sehingga juga mampu mengatasi permasalahan terkait stunting," jelas Doktor Honoris Causa UNY itu.

"Karena kan selama ini desa selalu menjadi sasaran ditanyain anggaran stunting, karena adanya dana desa," imbuhnya.

Gus Halim juga menambahkan, problem kemiskinan itu kerap kali menghalangi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial untuk mengatasi problematika sosial yang tengah dihadapi.

"Terus warga miskin yang menderita penyakit kronis. Itu kan belum terbagikan dengan baik. Seperti yang namanya TBC, kemudian diabetes, lalu hipertensi. Tiga jenis penyakit ini hampir semua desa ada," pungkas Gus Halim.