Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto istimewa/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2023 dengan optimistis namun waspada. Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan mampu bergerak semakin cepat di tahun 2023, sebagaimana mampu menghadapi pandemi dan turbulensi di tahun 2022.
Hal itu, disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis (19/1). "Optimistis, karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43% negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi International Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan," ujar Sri Mulyani.
Adapun optimisme pemulihan ekonomi didukung dengan arsitektur APBN 2023 yang telah disiapkan sebagai motor penggerak pemulihan. Di antaranya, dengan merancang belanja negara yang diharapkan mampu menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global.
Sri Mulyani melaporkan, belanja ketahanan pangan dirancang Rp 104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja sektor perlindungan sosial Rp 476 triliun setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat.
Sementara itu untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah menganggarkan Rp 341 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan.
Di sisi lain, infrastruktur dirancang Rp 392 triliun. Sedangkan belanja untuk kesehatan non-covid direncanakan Rp 178 triliun, dan anggaran pendidikan tetap terjaga di Rp 612 triliun.
Belanja negara tahun 2023 juga direncanakan untuk membelanjakan pentahapan Pemilu sebesar Rp 21,86 triliun, dan mempersiapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebesar Rp 23,9 triliun terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.
“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” pungkas Menkeu.
