Pengembangan perumahan KPR. (Dok. Humas Kementerian PUPR)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian PUPR sedang menyiapkan cara agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) utamanya pekerja bisa punya rumah pada 2023.
Di 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat yaitu MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO) dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.
"Tahun 2023 kami akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Rabu (28/12/2022).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kepesertaan Tapera dari pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah ditargetkan mencapai 30 ribu pada tahun 2023.
"Para pekerja mandiri bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan data BPJS Ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5 juta orang bisa menjadi target kepesertaan di Tapera," tuturnya.
Bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun depan senilai Rp30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
