Ketua MPR, Bambang Soesatyo menerima para mahasiswa mantan BEM Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Progresive Demokrasi Watch (PRODEWA), di Jakarta, Senin (24/1/22). (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak kalangan masyarakat sipil (civil society) untuk bersama-sama pemerintah dan juga partai politik melakukan penguatan budaya berdemokrasi di berbagai kehidupan kebangsaan. Mengingat selama dua tahun terakhir ini akibat pandemi Covid-19, indeks demokrasi berbagai negara dunia, termasuk Indonesia, terus menerus mengalami penurunan.
"The Economist Intelligence Unit (EIU), merilis Indeks Demokrasi 2020 berbagai negara dunia pada Februari 2021. Indonesia mendapatkan skor 6,30. Turun dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 6,48 serta 2017 dan 2018 dengan skor masing-masing 6,39. Skor 6,30 pada tahun 2020 tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara dan kawasan otonom yang dikaji oleh EIU. Tertinggal dari berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dengan skor 7,19 dan berada di peringkat 39, maupun Timor Leste dengan skor 7,06 dan berada di peringkat ke 44," ujar Bamsoet usai menerima para mahasiswa mantan BEM Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Progresive Demokrasi Watch (PRODEWA), di Jakarta, Senin (24/1/22).
Bamsoet menjelaskan, terdapat lima indikator yang diukur oleh EIU. Antara lain proses elektoral dan pluralisme; keberfungsian pemerintahan; partisipasi politik; budaya politik; dan kebebasan sipil. Dari kelima indikator tersebut, hanya indikator keberfungsian pemerintah yang mendapatkan peningkatan skor menjadi 75,0 dari sebelumnya di tahun 2019, 2018, dan 2017 hanya mendapatkan skor 7,14.
"Penurunan paling tajam terjadi pada indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38 poin. Jauh turun dari capaian tahun 2019, 2018, dan 2017 yang stagnan di angka 5,63 poin," jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, tidak hanya riset dari lembaga internasional, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 juga menunjukan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. Penurunan IDI terutama terjadi pada dua aspek penilaian, yaitu `hak-hak politik` dan `kelembagaan demokrasi`.
"Berbagai penilaian terhadap Indeks Demokrasi Indonesia tersebut mejadi pelajaran penting bagi kita semua. Bahwa setelah sekitar 23 tahun reformasi bergulir pasca peristiwa Mei 1998, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Demokrasi merupakan alat, yang ujungnya harus memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baik kesejahteraan dalam ekonomi, kesejahteraan dalam sosial, politik, maupun budaya. Mewujudkannya bukan hanya tugas partai politik, pemerintah, maupun kalangan legislatif saja. Melainkan juga tugas kita bersama, orang per orang, yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia," pungkas Bamsoet.
