Jakarta, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sistem penilaian atau grading pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa setiap fasilitas dapur beroperasi sesuai dengan kapasitas riil yang dimilikinya, sekaligus menjaga standar mutu serta keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu, menjelaskan bahwa penilaian tahap awal ini difokuskan secara bertahap di wilayah Pulau Jawa. Sasaran utamanya adalah dapur-dapur layanan yang telah mampu melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih.
Pemilihan Pulau Jawa sebagai titik awal penataan didasarkan pada pertimbangan tingginya konsentrasi keberadaan dapur pelayanan di wilayah tersebut, sehingga membutuhkan standarisasi operasional yang lebih ketat.
Menurut Tysa, kebijakan grading bukan sekadar instrumen pendataan angka produksi makanan harian semata, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sarana dan prasarana penunjang. Aspek-aspek krusial yang dinilai mencakup kelayakan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan higienitas, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat.
Melalui sistem penilaian ini, BGN berupaya memastikan keselarasan antara jumlah porsi yang diproduksi setiap harinya dengan kapasitas riil fasilitas dapur. Penataan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya beban kerja berlebih (overcapacity) pada unit pelayanan, yang berpotensi menurunkan kualitas makanan atau menghambat kelancaran proses distribusi.
Evaluasi secara berkala ini juga menjadi fondasi penting bagi BGN dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih terstruktur dan akuntabel di masa mendatang. Ke depan, penataan tata kelola ini akan terus memperhatikan keseimbangan antara jumlah unit dapur, kapasitas produksi harian, jangkauan wilayah distribusi, serta ketepatan sasaran jumlah penerima manfaat di berbagai daerah.
Langkah progresif yang diambil oleh Badan Gizi Nasional ini mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan pengamat kebijakan publik. Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha, menilai bahwa penerapan sistem grading SPPG merupakan langkah taktis yang sangat tepat untuk memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh.
Menurut Rahman, kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan operasional yang efektif, tetapi juga membuat program pembinaan terhadap para pengelola dapur menjadi jauh lebih terarah dan berbasis data yang akurat. Dengan adanya sistem penilaian yang terstandarisasi, BGN dapat memetakan berbagai potensi persoalan di lapangan secara lebih terukur, mulai dari kendala teknis di dapur hingga efisiensi rantai pasok distribusi.
Diharapkan dengan adanya sinergi yang kuat antara pengawasan ketat dari pemerintah, kesiapan infrastruktur dapur yang memadai, serta dukungan pengamat dan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal, transparan, dan tepat sasaran dalam mewujudkan peningkatan kualitas gizi nasional.
