Minggu, 19/05/2024 11:22 WIB

Ini Tanggapan BKKBN soal Tambahan Cuti Ibu Hamil dan Menyusui Selama Pandemi

IDAI merekomendasikan ibu menyusui mendapatkan cuti 6 bulan, namun apabila tetap harus bekerja ia harap tidak hanya itu namun Ibu hamil juga harus mendapatkan kebijakan work from home.

Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Foto: Supianto/ Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Profesor Aman B. Pulungan merekomendasikan agar ibu menyusui mendapatkan cuti 6 bulan apabila positive rate COVID masih diatas 10 persen. Itu disampaikan pada Webinar Profesor Bicara ASI, Rabu (4/8).

"Pandemi sudah berlangsung 17 bulan, dan diperkirakan sudah sekitar 7 juta bayi lahir. Namun, ternyata kita abai bagaimana keadaan ibu dan bayi, akhirnya saat ini sudah terjadi 1000 lebih anak meninggal. Yang menyedihkan lagi adalah 600 lebih meninggal dalam waktu sebulan terakhir, dan 42% atau sekitar 400 adalah bayi," kata Aman.

Menurut Aman, apabila positive rate COVID masih diatas 10 persen, IDAI merekomendasikan Ibu menyusui mendapatkan cuti 6 bulan, namun apabila tetap harus bekerja ia harap tidak hanya itu namun Ibu hamil juga harus mendapatkan kebijakan work from home.

Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo dalam beberapa kesempatan menjelaskan, Pemerintah saat ini terus berupaya melaksanakan program vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu upaya penurunan laju kasus Covid-19 di Indonesia.

"Salah satunya melalui percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang terkait keluarga, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh wilayah. Vaksin Covid-19 berbasis keluarga ini diharapkan dapat memutus penyebaran covid-19 kluster keluarga," jelas Hasto.

Hasto menyampaikan, kelahiran sebelum waktunya angkanya masih cukup tinggi. Hal ini juga menyumbang tingginya angka kematian bayi. Hal ini harus menjadi perhatian bersama maka model seperti yang sudah dilakukan di Belanda dengan semua Ibu hamil terkawal dengan baik oleh semacam dokter keluarga.

"Dengan kondisi Indonesia saat ini kita memiliki sekitar 400 ribu bidan dengan jumlah desa sekitar 76 ribu, kalau kita bisa mereformasi layanan kesehatan di tingkat dasar agar semua layanan kesehatan didaerah bisa mudah di akses. Bidan yang ada di desa-desa inilah yang saya harap bisa mendampingi, mencatat dan kontrol kesehatan ibu hamil," kata Hasto.

Menanggapi terjadinya lonjakan kehamilan selama pandemi, Hasto menyampaikan BKKBN terus berupaya untuk melakukan layanan kontrasepsi untuk menjaga supaya tidak terjadi lonjakan kehamilan selama pandemi.

"Sebelumnya mitra kami dalam layanan kontrasepsi didaerah adalah Puskesmas namun sekarang bidan praktek swasta sudah menjadi mitra layanan kontrasepsi sehingga masyarakat bisa lebih luas terlayani," ungkap dia.

Terkait dengan rekomendasi dari IDAI untuk memberikan tambahan cuti selama pandemi bagi ibu hamil dan menyusui, Hasto menegaskan, secara pribadi dan kelembagaan sangat mendukung ibu menyusui mendapatkan tambahan cuti.

"Tentunya hal ini tidak bisa hanya didukung oleh BKKBN saja namun harus mendapatkan dukungan kerjasama dari Kementerian dan Lembaga lain seperti IDAI," jelas dia.

"Akibat pandemi ini negara melakukan refocusing anggaran dan tentunya mereformasi birokrasi agar lebih melayani, hal ini juga saya harapkan dilakukan pada keluarga untuk refocusing keuangannya untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi untuk kesehatan Ibu dan anak yang baru lahir dan tentunya hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan mengurangi konsumsi rokok," harap Hasto.

KEYWORD :

Ibu Hamil Menyusui Pandemi COVID-19 Hasto Wardoyo Profesor Aman B. Pulungan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :