Ketua DPR: Saya Tak Mau MKD Jadi Alat Bunuh

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diharapkan tidak menjadi alat pembunuh bagi setiap anggota dewan yang dianggap sebagai lawan politik.

Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) meminta, agar mahkamah pengadilan etika para anggota dewan itu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi biarkan MKD tahu tugasnyalah. Sesuai dengan aturan-aturan internal MKD. Saya tidak mau MKD jadi alat bunuh membunuh lawan politik," kata Akom, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/11).

Hal itu menanggapi laporan Koalisi Penegak Citra DPR yang terdiri dari beberapa lembaga masyarakat sipil terhadap empat orang anggota DPR ke MKD DPR.

Keempat Anggota DPR yang dilaporkan adalah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, dan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris.

Akom enggan menanggapi lebih jauh terkait laporan tersebut. Ia menyerahkan, proses hukum kepada MKD. "Untuk apapun biarkan MKD yang putuskan," tegas politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi mengatakan, dugaan pelanggaran kode etik ini adalah ketika keempat anggota DPR itu hadir mendampingi Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat pemeriksaan dugaan tindak pidana penistaan agama di Bareskrim Polri, Senin (7/11).

"Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka proses penyelidikan adalah tindakan pro justicia yang dilakukan oleh kepolisian. Oleh sebab itu, yang boleh mendampingi seorang terperiksa dalam proses penyelidikan tentu saja adalah seorang pengacara yang menerima kuasa dari terperiksa," kata Hanafi, usai melapor ke MKD DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/11).

KEYWORD :

Mahkamah Kehormatan Dewan MKD Ketua DPR Ade Komaruddin

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Resmi Jadi Tahanan KPK

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejaksaan Agung

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara