Tersangka Bupati Bandung Barat, Aa Umbara
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriskaan terhadap 28 orang saksi terkait kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Cimahi, Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat," kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin (19/4).
Mereka adalah Maman Sulaiman selaku Asisten II Pembangunan dan Ekonomi Setda Pemkab Bandung Barat, Rini Rahmawati selaku Staf Keuangan CV Bintang Pamungkas, dua pihak swasta bernama Rian Firmansyah dan Asep Lukman Hermawan, serta seorang bernama Mitha Irniansyah.
KPK juga memanggil wiraswasta bernama Kokon Risman Wiguna, Wakil Direktur PT. Jagat Dirgantara dan Keuangan CV. Sentra Sayuran Garden City Lembang Gina Tresnawati Utama, PNSatau Kepala Dinas PUPR Pemkab. Bandung Barat Rachmat Danang Syafaat, Wakil Direktur CV. Jayakusuma Cipta Mandiri Dida Garinda.
Kemudian PNSbernama Imam Santoso Mulyo, Nani Setia Ningsih Mengurus Rumah Tangga, Priyo Nugroho selaku PNSatau Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Sosial Kab. Bandung Barat, Asep Cahyadinata selaku Direktur Utama Pt. Jagat Dirgantara, Yusup Sumarna selaku Direktur CV. Sentral Sayuran Garden City, dan Hardy Febrian Sobana Karyawan CV Jaya Kusuma Ciptamandiri Dan CV Satria Jakatamilung.
Lalu, Diane Yuliandari selaku PNSAtau Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Pada Sekretariat Dprd Kab. Bandung Barang, Denny Indra Mulyawan selaku Wiraswasta, Donih Adhy Heryady selaku Karyawan Pt Jagat Dir Gantara Bagian Administrasi Umum ,Heri Partomo Kepala Dinas Sosial Pemkab. Bandung Barat, Asep Saefudin Direktur CV Satria Jakatamilung , Rerry Sri Rezeki PNSPada Dinas PUPR Pemkab. Bandung Barat dan Erni Susianti PNSAtau Kasubbag Program & Keuangan Pada Dinas PUPR Pemkab. Bandung Barat.
KPK Akan Dalami Kewenangan Erick Thohir Terkait Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP
Terakhir, ada Anang Widianto PNSPada Dinas PUPR Pemkab. Bandung Barat, Candra Kusumawijaya PNS Pada Kasi Pemeliharaan Bidang Binamarga Dinas PUPR Pemkab. Bandung Barat, Aan Sopian Gentina selaku PNS pada Dinas PUPR Pemkab. Bandung Barat, Rita Nurcahyani selaku PNS pada Kasi SDM Pada Dinas Kesehatan Pemkab. Bandung Barat, Tuty Heriyaty PNS Pada Kabid Sdk Dinas Kesehatan Pemkab. Bandung Barat dan Kamaluddin selaku ajudan Bupati.
Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Tahun 2020.
Tiga tersangka, yaitu Bupati Bandung Barat 2018-2023 Aa Umbara Sutisna (AUS), Andri Wibawa dari pihak swasta/anak dari Aa Umbara, dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG).
KPK menduga Aa Umabara telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar, sedangkan M. Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 milliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.
Di mana, pada bulan Maret 2020 saat adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bantuan sosial jaring pengaman sosial (bansos JPS).
M. Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapakan paket pekerjaan dengan total Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan bantuan sosial terkait pembatasan sosial berskala besar (bansos PSBB).
KEYWORD :KPK Pengadaan barang tanggap Covid-19 Bandung Barat Bupati Aa Umbara
