Menkumham Serahkan Hendropriyono ke Kejagung

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan pemeriksaan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalid.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, jika dalam rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir meminta pemeriksaan terhadap Hendro, maka demi keadilan Kejagung meski menjalankan.

"Tergantung datanya (TPF Munir), kalau kita demi keadilan kalau memang ada datanya tidak masalah," kata Yasonna, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/10).

Hal itu menanggapi permintaan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) agar membentuk tim penyelidik untuk memeriksa mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.

Makanya, kata Yasonna, perlu adanya dokumen TPF Munir tersebut. Menurutnya, hingga saat ini kelanjutan kasus tersebut masih dalam pemeriksaan pihak Kejagung.

"Biar Jaksa Agung yang klarifikasi itu, kita tunggu saja. Yang memeriksa itu kan bukan kita, yang memeriksa itu kan Pak Jaksa Agung. Kita tunggu saja dulu klarifikasinya seperti apa," tegas Yasonna.

Sebelumnya, Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan, dalam dokumen hasil penyelidikan TPF kasus Munir, ada lima orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kelima orang itu adalah Indra Setyawan, Ramelga Anwar, Muchdi PR, Bambang Irawan dan AM Hendropriyono. Hanya Hendropriyono yang belum pernah diperiksa hingga saat ini. Sementara empat nama lainnya telah diperiksa di era pemerintahan Presiden SBY.

"Dia (mantan ketua TPF) sebut lima nama di sana. Nama-nama yang sudah diadili, kecuali satu nama AM Hendropriyono," kata Puri saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa (25/10).

Sementara, mantan Ketua TPF kasus pembunuhan Munir, Marsudhi Hanafi menegaskan bahwa perkara pembunuhan Munir belum tuntas.

Menurutnya, masih ada pihak yang diduga kuat terlibat pembunuhan itu yang lolos dari proses hukum. Mantan Kepala BIN Hendropriyono adalah orang yang dimaksud.

"Kan dia bergerak di lingkungan BIN. Waktu itu pimpinan BIN kan Hendro dan tentulah dia harus tahu, begitu" ujar Marsudhi di kediaman Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (25/10).

Marsudhi menegaskan, nama Hendropriyono disebut dalam dokumen TPF Munir. Dokumen itu telah diserahkan kepada SBY pada akhir Juni 2005. Kemudian, dokumen dibagikan ke Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham dan Menteri Sekretariat Negara.

KEYWORD :

Aktivis HAM Munir Said Thalib Susilo Bambang Yudhoyono SBY TPF Munir Presiden Jokowi Menkumham

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Wanita di China Lempar Uang Setara Rp2,5 Miliar dari Balkon Apartemen

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini