Kementrian Pertahanan mestinya menyampaikan keinginan tentang RUU Kamnas ke KemenkumHAM atau Kemenpolhukam. Bukan langsong melobi pimpinan DPR.

Kemenkumham memastikan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Bekas Menteri ESDM Archandra Tahar dinilai telah melakukan penghianatan terhadap negara.

Archandra Tahar dianggap tidak layak menjabat sebagai menteri di Kabinet Pemerintahan Preside Jokowi.

Status kewarganegaraan Archandra Tahar kembali menuai polemik. Hal itu menyusul rumor yang berkembang soal Archandra akan kembali dilantik sebagai Menteri ESDM.

Menkumham tidak bisa membatalkan dukungan PPP kepada Agus-Sylvi. Sebab, proses tahapan pendaftaran di KPU DKI Jakarta telah selesai.

Menkumham dinilai tidak punya pintu masuk untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz.

Kubu Djan melalui surat yang dilayangkan meminta Menkumham meninjau ulang Surat Keputusan (SK) PPP yang dipimpin M Romahurmuziy

Yasonna menerbitkan Instruksi Menteri tentang Pemberantasan Pungutan Liar

Selain kasus korupsi, Lapas tersebut juga diperuntukan buat narapidana terorisme dan narkotika