Demokrat Senayan Pertanyakan Izin Edar dan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac

Anggota komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah mematuhi prosedur uji vaksin sebelum mendistribuskan vaksin Covid-19 buatan China, Sinovac, ke sejumlah daerah. 

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengatakan, kepatuhan prosedur yang dimaksud seperti izin edar Emergency Use Authorization vaksin Sinovac yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Sekarang obat yang akan digunakan harus mendapat izin edar dari Badan POM. Hingga sekarang, Badan POM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19," kata dia dalam keterangan resminya, Senin (4/1).

Diketahui per hari Minggu (3/1/2021) kemarin pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin Sinovac ke 34 provinsi.

Politisi Demokrat ini juga meminta pemerintah memastikan kehalalan vaksin Sinovac sebelum mengedarkan ke daerah. Pasalnya, jutaan dosis vaksin yang dipesan dari Tiongkok itu belum memperoleh sertifikat halal dari MUI. 

“Begitu juga halnya surat sertifikat halal dari MUI tentang vaksin Covid-19, hingga saat ini belum ada. Padalah MUI yang punya otoritas tentang kehalalan, termasuk vaksin Covid-19,” katanya. 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu meminta pemerintah untuk memulai proses vaksinasi dengan menaati aturan tersebut. 

“Jadi, pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan aturan. Kalau tidak, saya khawatir masyarakat akan melakukan hal yang sama. Tentu hal itu berbahaya bagi bangsa dan negara, kalau nantinya masyarakat sudah tak taat pada aturan,” pesan Lucy.

Terlepas dari itu, Lucy memberi apresiasi atas kinerja cepat pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19. Baginya, kinerja itu merupakan bukti penanganan sigap pemerintah terhadap pandemi. 

"Upaya pemerintah mendatangkan dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke daerah patut diapresiasi. Ini bukti pemerintah bekerja untuk secepatnya mengatasi pandemi Covid-19," tutup legislator dapil Jawa Timur I itu.

JURNAS VIDEO :

KPK Geledah Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar

Fahri Sarankan PKS Pertimbangkan Matang Keinginan Gabung ke Pemerintah

ICW: Nurul Ghufron Diduga Salah Gunakan Wewenang hingga Perdagangkan Pengaruh

KPK Diminta Segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

PILIHAN REDAKSI :

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara