Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, di Jakarta, Kamis (24/07).
Jakarta, Jurnas.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2018 telah memutahirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), mencakup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Peta tematik ini menggambarkan visualisasi geografis hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.
FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sehingga dapat digunakan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan program intervensi kerawanan pangan dan gizi.
Hasil FSVA 2018 menunjukkan 335 kabupaten (81 persen) berada dalam status tahan pangan dan 91 Kota (93 persen) dikategorikan tahan pangan.
"Jika dibandingkan dengan FSVA 2015, telah terjadi peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, di Jakarta, Kamis (24/7).
"Kami berharap hasil FSVA dapat dimanfaatkan instansi terkait sebagai acuan penetapan lokus wilayah intervensi, sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan tugas besar mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan kemiskinan," ujar Agung.
Menurut Agung, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mensyaratkan adanya kerjasama, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor," tegas Agung.
Senada dengan Agung, Direktur Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kirana Pritasari, mengatakan pentingnya sinergi dilakukan.
"Sinergi Kementerian dan Lembaga sangat tepat untuk mengatasi masalah pangan dan gizi, terutama penanganan stunting," ujar Kirana.
Direktur Jenderal (Dirjen) Fakir Miskin Kemensos, Andi M Dulung juga sangat mendukung peta FSVA yang disusun BKP Kementan.
"Daerah yang peta FSVAnya masih merah, harus diintervensi bahu membahu dengan kementerian/lembaga lain, untuk menangani daerah rentan rawan pangan. Nanti kita sinergikan dan kami punya lokasi-lokasi detilnya," ujar Andi.
Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDT Transmigrasi, Bito Wikantoso, mengatakan, sejak 2019 dana desa diprioritaskan untuk pencegahan stunting.
"Pencegahan stunting ini sangat penting untuk membangun ketahanan pangan. Kalau empat tahun lalu fokus kepada infrastur desa, sekarang kami juga fokus pada perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan stunting," ujarnya.
Hadir dalam FGD wakil dari berbagai lintas sektor yaitu Bappenas, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Sosial, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pusat Statistik, TNP2K, WFP dan undangan lainnya.
KEYWORD :Kinerja Menteri Pertanian Kementrian Pertanian Rawan Pangan Agung Hendriadi
