Jum'at, 03/05/2024 17:24 WIB

Jokowi Dorong Guru Perkuat Nilai Toleransi di Kelas

Joko Widodo mendorong para guru supaya terus menguatkan konsep keberagaman dan toleransi kepada siswa di dalam kelas.

Kongres PGRI ke-22

Jakarta, Jurnas.com – Presiden RI Joko Widodo mendorong para guru supaya terus menguatkan konsep keberagaman dan toleransi kepada siswa di dalam kelas.

Alasannya, toleransi dibutuhkan untuk hidup harmonis di NKRI yang merupakan negara berpenduduk besar dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang majemuk.

“Tolong selalu diingatkan kepada para murid, bahwa negara ini negara besar, jadi perlu diingatkan sejak awal. Tidak ada negara di dunia ini yang semajemuk Indonesia,” kata Jokowi saat membuka Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-22, pada Jumat (5/7) malam di Jakarta.

Jokowi mengajak para guru berkaca pada Afganistan, negara yang dalam 40 tahun terakhir kerap dilanda perang, akibat dua suku yang berkonflik.

Padahal negara tersebut hanya memiliki total tujuh suku, yang artinya sangat kecil bila dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki sekitar 714 suku yang tersebar di 17.000 pulau.

“Kalau sudah kejadian seperti, betapa sangat sulitnya mempersatukan kembali. Karena sudah pada sakit semua,” ujar presiden.

“Tolong ini sering diingatkan pada siswa dan murid, sehingga muncul toleransi yang dimulai dari bawah. Antar anak yang beda agama dan anak yang beda suku,” imbuh dia.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Presiden Jokowi membuka Kongres PGRI ke-22.

Dia berharap, kehadiran presiden yang nantinya akan kembali menjabat untuk periode 2019-2024 itu menjadi perantara kemajuan pendidikan nasional.

“Akhirnya, izinkan kami PGRI menganugerahkan penghargaan tertinggi Mahaputra Adipradana kepada bapak presiden. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari guru, semoga menjadi penyemangat dalam mengemban amanah,” kata Unifah.

Dalam laporannya, Unifah juga menyampaikan sejumlah keluhan dari para guru, antara lain keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga aturan sertifikasi yang sulit diikuti.

“Kami menyadari banyak persoalan guru dan tenaga kependidikan. Misalnya, meski pemerintah telah menerbitkan sejumlah perbaikan dalam tata kelola guru, tapi di lapangan guru-guru masih kesulitan dalam pencairan TPG,” tandas dia.

KEYWORD :

Kongres PGRI Joko Widodo Guru




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :