Masjid Babri India (Foto: Islampos.com)
Chandigarh, India - Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan, setiap keputusan iwhal peraturan membangun sebuah kuil di bekas masjid Babri akan dipertimbangkan hanya setelah melalui proses hukum.
"Biarkan proses pengadilan mengambil jalannya sendiri. Jangan menimbangnya dari segi politik. Biarkan proses pengadilan berakhir," kata Modi kepada kantor berita ANI setempat.
Mahkamah Agung India, dijadwalkan pada 4 Januari 2019 akan mendengarkan kasus perselisihan Masjid Babri yang telah berlangsung beberapa dekade antara Muslim dan Hindu di Ayodhya, Uttar Pradesh.
"Setelah proses peradilan selesai, apa pun yang menjadi tanggung jawab kami sebagai Pemerintah, kami siap untuk melakukan semua upaya," kata Modi, dilansir Anadolu.
"Saya ingin meminta Kongres untuk tidak menggunakan pengacara mereka untuk menunda proses peradilan di Kuil Ram," sambungnya.
Galtier Ingin Messi Tampil Lebih Baik Lagi
Sebelumnya, kelompok sayap kanan di India menuntut Partai Nasionalis Hindu Bhartiya Janata (BJP), Modi untuk mengusulkan di parlemen pembangunan sebuah kuil di lokasi yang disengketakan itu.
Pada Desember 1992, umat Hindu menghancurkan masjid abad ke-16 yang dinamai setelah Kaisar Mughal Babur. Kerusakan itu memicu kerusuhan nasional yang menewaskan sekitar 2.000 orang.
Perselisihan antara Hindu dan Muslims selama bertahun-tahun di negara itu merenggut ribuan nyawa orang. Umat Islam menuntut masjid baru di lokasi itu. Sementara umat Hindu, mengklaim, tempat itu kelahiran dewa Ram mereka, dan menuntut pembanguan kuil di lokasi itu.
Menanggapi pernyataan itu, para pemimpin Muslim di negara itu menyatakan, pemerintah tidak dapat membawa peraturan tentang masalah ini karena proses hukum sedang berlangsung.
KEYWORD :Narendra Modi Sengketa Hindu-Muslim Masjid Babri
