Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
Bali - Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika menegaskan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjalankan mandat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan memberikan pelayanan pada unit-unit penting di desa. Meski mampu berkembang pesat, ia mengingatkan bahwa hadirnya BUMDes tak boleh menjadi kompetitor bagi unit usaha lain.
"BUMDes meski berkembang di desa, tapi jangan sampai keberadaannya nantinya justru menjadi sumber persoalan ekonomi desa. Misalnya BUMDes jadi kompetitor bagi usaha yang sudah berjalan. Jangan," ujarnya saat menjadi pembicara pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Bali, Selasa (24/7).
Ia mengatakan, untuk melahirkan dan memfasilitasi BUMDes bukanlah menjadi pekerjaan sulit. Namun memastikan BUMDes agar mampu menjadi sumber daya ekonomi desa adalah pekerjaan rumah yang memiliki tantangan besar. Menurutnya, BUMDes harus fokus pada isu yang mendorong kepentingan penguatan ekonomi desa.
"Kalau BUMDes fokus pada isu yang mendorong kepentingan penguatan ekonomi desa maka bisa menjadi berkah bagi desa," ujarnya.
Erani mengakui, secara kuantitas jumlah BUMDes yang berdiri cukup signifikan, bahkan mampu melampaui target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Namun menurutnya, persoalan BUMDes tidak hanya mengenai berapa jumlah BUMDes yang berdiri, melainkan kepada efektifitas BUMDes dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa.
"BUMDes dari sisi jumlah sudah berlipat melampaui target. Namun yang penting adalah bagaimana caranya agar BUMDes bisa dikerjakan, ada isinya dan tidak kosong," ujarnya.
Menurutnya, persoalan ekonomi saat ini tengah menjadi perhatian utama masyarakat. Hal tersebut dibarengi dengan besarnya arus informasi yang sulit dikendalikan. Ia berharap, Bakohumas kementerian/lembaga berperan aktif menyampaikan dan meluruskan informasi tidak benar di kalangan masyarakat.
"Tugas Humas kementerian/lembaga penting. Bukan hanya hadir di arena informasi, namun menyampaikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Itu yang tidak gampang," ujarnya.
Selain itu lanjutnya, isu ketimpangan juga tengah menjadi sorotan hangat. Menurutnya, penurunan ketimpangan yang kini berada pada angka 0,38 tidak lepas dari keseriusan pemerintah dalam penguatan ekonomi pinggiran.
"Misalnya dana desa, ada jaminan sosial secara masif dalam bentuk kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, membuka KUR (Kredit Usaha Rakyat) seluas-seluasnya," ujarnya.
[00:09, 8/2/2018] Rusli: 10. Berita 30 Juli
Tim PDRB Kemendes PDTT Bantu Evakuasi Pengungsi Gempa di NTB
LOMBOK TIMUR - Merespons gempa yang melanda wilayah Lombok Timur, Lombok Utara dan sekitarnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (29/7), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) melaksanakan kaji cepat penanganan untuk para korban bencana dengan menurunkan tim ke lokasi bencana.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati mengatakan saat ini pengungsi membutuhkan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, popok/pampers, mainan anak-anak, minuman/air mineral, kompor gas dan tabung gas (set). "Serta kebutuhan hygienis kit untuk balita," ujarnya.
Diturunkannya tim PDRB ke Lombok Timur adalah untuk melakukan koordinasi langsung dengan para pihak. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan di posko Sambeliea dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat di lokasi pengungsian Ketapang Lombok Timur.
"Koordinasi merupakan bagian yang sangat penting karena di antara kelemahan penanganan bencana adalah sistem koordinasi yang lemah," kata Kasubdit PDRB Ferry Syahminan yang sekaligus sebagai ketua tim yang diterjunkan ke lokasi bencana.
Dalam kesempatan itu, tim PDRB juga mengunjungi tenda penyintas di Obel Obel, Medain, dan Sembalun. Di lokasi tersbut mereka juga meninjau dapur umum dan rumah yang terdampak gempa.
Ketua Tim PDRB Ferry Syahminan, melihat pentingnya koordinasi antarpendamping desa menjadi sebuah kekuatan di lapangan. Dalam situasi tersebut para pendamping bahu membahu membantu masyarakat terdampak, meskipun mereka berasal dari kabupaten yang berbeda.
Berdasarkan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan tim pendamping desa, di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mau mengungsi, hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya barang yang ada di rumah serta binatang ternak yang ada, kedua belum meratanya bantuan diterima oleh masyarakat, hal ini karena yang mendapatkan bantuan hanya masyarakat yang ada di pegungsian yang disediakan pemerintah saja.
Melihat kondisi tersebut para Pendamping Desa melakukan koordinasi dengan posko utama agar distribusi bantuan bisa lebih merata. Selain itu, para pendamping desa juga akan membahas pemenuhan kebutuhan dasar dengan menggunakan APBDes.
Info Kemendes
