Workshop evaluasi SPIP Kementerian Desa, PDTT (Foto: Kemendesa)
Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal (Kemendes PDTT) terus mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara bersih dan bebas KKN, serta target level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di level lima ditahun mendatang.
Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang SPIP merupakan salah satu upaya pemenrintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pengendalian intern atas seluruh aktivitas dan kegiatan pengendalian
Inspektorat Jenderal selaku parat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk mengawal pelaksanaan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern atas seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan.
Inspektorat Jenderal Berperan Kawal Kegiatan di Kemendes PDTT dari Perencanaan Hingga Penyelesaian
Untuk meningkatkan level SPIP tersebut, Kemendesa PDTT melakukan beberapa aspek di antaranya;
1. Perbaikan pada kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian, antara lain: Kode etik dan aturan disiplin pegawai, pemisahan tugas dan fungsi, serta penyusunan dan penerapan SOP kegiatan.
2. Identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendaliannya telah disusun pada sebagaian besar UKE 1.
3.Penguatan pengawasan dengan regulasi terkait: Gratifikasi, Saber Pungli, Pengaduan Masyarakat, dan Penetapan Zona Integritas
4. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik
Harapan Plt Inspektur Jenderal Ansar Husen terhadap SPIP pada acara Workshop Pelaksanaan Evaluasi SPIP tgl 26-27 Maret 2018 tersebut tidak hanya sekedar jargon semata, namun agar segera di aplikasikan sehingaa Kemendesa PDTT menjadi kementerian yang dipercaya oleh masyarakat dan Pemerintah.Oleh karena itu, lewat acara Workshop Evaluasi SPIP dengan Narasumber Inspektur III Bapak Elvandary dan Tim BPKP dapat memberikan masukan serta evaluasi secara menyeluruh kepada aspek SPIP di Kemendesa PDTT.
KEYWORD :Info Kemendes SPIP Inspektorat Jenderal
