Minggu, 14/12/2025 10:30 WIB

Mau Aman di Pilpres 2019, Jokowi Harus Ambil Alih Golkar

Marlen Sitompul | Selasa, 28/11/2017 15:17 WIB






Guna mengendalikan Partai Golkar pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi harus mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Presiden Joko Widodo

Jakarta - Guna mengendalikan Partai Golkar pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi harus mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dukungan Golkar kepada Jokowi pada Pilpres 2019 belum aman. Apalagi, jika ketum Golkar diambil alih oleh sejumlah faksi di internal partai berlambang pohon beringin.

"Kalau ketumnya bukan Jokowi agak susah untuk mengendalikan Golkar. Untuk Pilpres 2019 besok belum tentu ke Jokowi, Golkar itu kan pragmatis," kata Pangi, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (28/11).

Kata Pangi, saat ini internal Golkar pecah menjadi beberapa faksi, yakni faksi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), faksi Setya Novanto, faksi Aburizal Bakrie (ARB), dan faksi Agung Laksono.

"Itu artinya Jokowi belum aman dengan faksi yang sekarang. Sebaiknya Jokowi ambil alih Golkar, menurut saya masuk akal," tegasnya.

Sebeumnya, dua tokoh Partai Golkar disebut berpotensi untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketum Partai Golkar. Adalah, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Golkar Idrus Marham dan Airlangga Hartarto.

Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan, Airlangga yang juga sebagai Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Novanto.

"Apabila Munaslub digelar, tokoh partai seperti Airlangga Hartarto yang dapat menyelamatkan Partai Golkar," kata Agus, melalui keterangannya, Jakarta, Senin (27/11).

Sementara, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, selain Airlangga, Idrus Marham juga memiliki potensi untuk memimpin Partai Golkar.

Hal itu menanggapi adanya desakan dari sejumlah kader Partai Golkar untuk menggelar Munaslub. Hal itu pasca penetapan tersangka dan penahanan Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KEYWORD :

Ketum Golkar Setya Novanto Presiden Jokowi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER