Marlen Sitompul | Senin, 20/11/2017 14:09 WIB
Kepala Biro Umum Djustiawan Widjaya (Foto: Humas DPR)
Jakarta - Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengadakan Sosialisasi dan Launching Aplikasi Kartu Tanda Pengenal (AKTAL) sebagai pelaksanaan tugas akhir Diklat Pim IV Angkatan V, Senin (20/11).
Kepala Biro Umum Djustiawan Widjaya mengatakan bahwa keamanan Gedung DPR RI berada dibawah kewenangannya, “Jangan sampai orang yang tidak jelas identitasnya bisa masuk dengan mudah tanpa adanya scanning,” tuturnya.
Menurutnya, masalah keamanan ini tidak bisa tawar menawar, semua parlemen di dunia itu memiliki keamanan dengan batasan yang jelas untuk masuk ke dalamnya.
"Di DPR ini bukan tidak terkendali tetapi semua orang bisa keluar masuk dengan mudah. Nantinya masuk ke DPR akan lebih ketat,” katanya saat diwawancara di ruang Biro Persidangan, Gedung Setjen DPR RI.
Aktal sebagai proyek perubahan, dengan adanya Aktal ini bisa membuat para tamu terfilter dengan sistem yang ada, “Aplikasi ini untuk seluruh Anggota DPR RI, Tenaga Ahli, Pegawai DPR, Staf dan OB yang bekerja di DPR RI,” tambahnya.
Dijelaskan, di gedung DPR RI ini ada sebanyak 7.000 sampai dengan 9.000 orang yang berlalu-lalang setiap harinya, dan ada area yang bisa dimasuki, ada juga area yang tidak bisa dimasuki. DPR ini, kata Djustiawan, terlalu bebas untuk dimasuki para tamu.
Area Gedung DPR seluas 42 Hektar ini, menurut Karo Umum DPR, tidak mudah dalam mengatur keamanannya, tetapi ini merupakan langkah awal untuk mengaturnya, ”Adapun realisasinya harus segera tapi tentunya dengan koordinasi karena menyangkut dengan peyimpanan data yang besar dan jaringan yang kuat.
Senada dengan itu, Kepala Bagian Pamdal Herry Ardyanto mengatakan bahwa selama ini pendataan masih manual, “Dengan sistem yang baru ini semoga menjadi momentum bagi keamanan DPR, dan saya berharap semoga ini bermanfaat bukan hanya proyek ecek-ecek saja,” jelas Herry.
KEYWORD :
Warta DPR
