Kegaduhan di Balik Densus Tipikor Polri

Jakarta - Pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri dinilai bakal menimbulkan kegaduhan bagi sejumlah pihak dan elemen masyarakat. Bahkan, pro dan kontra sudah mulai muncul setelah pembentukan Densus Tipikor Polri mendapat dukungan dari DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang soesatyo (Bamsoet) mengatakan, tidak ada yang perlu ditakutkan atau dipersalahkan jika kehadiran Densus Tipikor nantinya akan menimbulkan kegaduhan.

"Sebab, kegaduhan akan berhenti dengan sendirinya setelah semua orang paham akan peran dan fungsi Densus Tipikor Polri," kata Bamsoet, melalui rilisnya, Jakarta, Senin (23/10).

Persoalannya adalah siapa yang akan memicu kegaduhan dari kehadiran Densus Tipikor itu? Bamsoet menjawab, sudah barang tentu kelompok-kelompok yang merasa akan sangat terganggu dengan beroperasinya Densus Tipikor.

"Mereka adalah kelompok yang merasa nyaman dengan kelemahan dan kekurangan KPK saat ini," tegas politikus Partai Golkar itu.

Kata Bamsoet, mereka yang menolak pembentukan Densus Tipikor Polri tidak peduli pada fakta tentang korupsi yang semakin marak. "Karena merasa terganggu, mereka pasti akan menggalang kekuatan atau opini untuk menentang kehadiran Densus Tipikor," katanya.

Menurutnya, menghadirkan Densus Tipikor yang digagas oleh Mabes Polri dan didukung Komisi III DPR sangat relevan. Mengingat, tindak kejahatan korupsi yang semakin marak dan KPK tak mampu mencegah kecenderungan itu.

"Lagi pula, merespons kasus-kasus Tipikor bukanlah pekerjaan yang diharamkan untuk Polri. Sebaliknya, pekerjaan itu merupakan kewajiban Polri," terangnya.

Dengan jelajah kerja yang membentang dari pusat hingga ke semua pelosok daerah, kata Bamsoet, Densus Tipikor bukan hanya diharapkan mampu menghadirkan efek gentar, melainkan harus bisa menghadirkan efek gentar itu.

"Efek gentar berperilaku korup harus segera ditumbuhkan di semua ruang publik. Biarlah semua orang merasa diawasi oleh personil Densus Tipikor. Karena merasa diawasi, siapa pun akan gentar untuk berperilaku korup," kata Bamsoet.

"Dalam konteks ini, pengawasan terhadap setiap oknum dalam skala yang moderat bukanlah sebuah kesalahan. Pendekatan seperti ini diperlukan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan terbangunnya budaya anti korupsi," tegasnya.

KEYWORD :

Densus Tipikor Polri KPK Komisi III DPR

Serangan Drone, Kilang Minyak di Rusia Alami Kebakaran

Naas, Pengendara Motor Tewas di Tempat Usai Terlindas Truk

Detik-detik Mobil Tahu Bulat Terguling di Pasuruan

Seorang Penerjung Payung Menabrak dan Tersangkut di Papan Skor Stadion

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini