Waspada, Indeks Gini Lampu Kuning

Jakarta - Tiga tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, capaian indeks gini memasuki lampu kuning. Saat ini indeks gini mencapai 0,39. Akibatnya, ketimpangan masih terus terjadi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (9/10). Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum menciptakan lapangan kerja yang luas dan ekonomi nasional masih dikuasai segelintir orang.

"Itu adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang. Satu persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam," kata Heri.

Kata Heri, pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja. Menurutnya, angka ini cukup rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".

Di sisi lain, lanjut Heri, Indonesia adalah negara dengan populasi usia muda dan produktif yang besar. Dimana, jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energi besar.

Menurutnya, jika pemerintah gagal menanganinya dengan baik; memberikan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak, maka bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak.

Dalam perspektif politik, lanjut politisi dari dapil Jabar IV ini, potensi manusia Indonesia yang terdidik dan hak-hak ekonominya yang terpenuhi dengan baik, bisa menyetabilkan kondisi politik di Tanah Air.

"Tapi, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada, yaitu rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif," ujar Heri.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi XI DPR Heri Gunawan

Pasukan Ukraina di Dekat Chasiv Yar yang Terkepung Disebut Sangat Membutuhkan Amunisi

DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh

Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara