Pimpinan KPK Koordinasi dengan Saksi Suap

Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/8/2017). Ken mengaku datang untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK.

Ken diketahui sempat tersandung kasus suap terkait pengurusan pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia milik Ramapanicker Rajamohanan Nair. Dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa, Ken disebut turut berperan menghapuskan kewajiban pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Ken juga disebut mengikuti pertemuan di Kantor Ditjen Pajak dan mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap perusahaan Rajamohanan.

Dalam proses penyidikan kasus itu, Ken sebelumnya telah bolak balik diperiksa tim penyidik KPK. Ken juga beberapa kali diperiksa dalam persidangan terdakwa kasus tersebut.

Terkait kedatanganya, Ken mengaku akan berkoordinasi terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pajak. "Ya kerjasama korupsi lah. Untuk dana desa kan pajak, masa seenaknya korupsi," kata Ken sebelum memasuki gedung KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pertemuan jajaran lembaga antirasuah dengan Ken dan jajarannya untuk membahas koordinasi lebih lanjut terkait kerja sama KPK-Ditjen Pajak. Rapat koordinasi ini juga dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan.

"Siang ini kami menerima Dirjen Pajak dan tim di KPK untuk membahas koordinasi dan kerja sama yang dapat dilakukan antara KPK dengan Ditjen Pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Saat ini ditemui pimpinan dan unsur kedeputian bidang pencegahan," ujar Febri.

Namun, Febri tak merespon saat disinggung apakah koordinasi itu tak menimbulkan conflict of interest (COI) atau berpenturan kepentingan. Mengingat Ken merupakan saksi kasus suap yang ditangani KPK.

"Hasil pertemuan bersama akan disampaikan lebih lanjut nanti," terang Febri.

KPK sebelumnya menangani kasus suap terkait permasalahan pajak yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno. Dalam kasus ini, KPK menjerat Handang dan Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Rajamohanan terbukti memberikan suap ke Handang sebesar Rp 1,9 miliar. Uang tersebut diberikan Rajamohanan agar Handang mengurus permasalahan pajak PT EKP. Permasalahan itu di antaranya mulai dari pengajuan restitusi, Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), penolakan tax amnesty, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

KEYWORD :

Sekjen MPR KemenpanRB Ketua MPR Zulkifli Hasan

Balita Hipotermia saat Naik Gunung Ungaran Bersama Orang Tuanya

Tak Sengaja Tarik Gas Motor, Bapak dan Anak Hampir Terlindas Kereta Api

Kader Partai Nasdem Demo di Depan Kantor Tempo

Anwar Usman Tumbang Usai Wisuda Purnabakti di Gedung MK

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini