DPR Dinilai Tak Paham Pansus Hak Angket KPK

Jakarta - DPR dinilai tak paham terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, tidak tepat DPR menggulirkan hak angket KPK.

Budayawan Ridwan Saidi mengatakan, substansi pembentukan Pansus Hak Angket KPK tidak tepat.

"Angket itu penyelidikan terhadap kebijakan lembaga negara. DPR itu ngga paham dengan baik angket itu apa," kata Ridwan, Jakarta, Selasa (27/6).

Kata Ridwan, permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menghadirkan tersangka kasus e-KTP Miryam S Haryani juga dianggap dapat mengganggu proses hukum.

"Belum ada proses hukum, tapi orang sudah dihabisi di depan publik. Tapi jangan mengudal-udal soal rekaman, tidak bisa," tegasnya.

Untuk itu, Ridwan meminta agar DPR dan KPK bersikap negarawan dalam menyikapi proses hukum yang berlaku di tanah air. "Kembalilah sebagai negarawan. Kalau mereka berantem semua, hancurlah negeri ini," katanya.

Diketahui, ada empat agenda utama Pansus Hak Angket KPK, yakni terkait kelembagaan KPK, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan terkait pelaksanaan kewenangan penegakan hukum.

KEYWORD :

Angket KPK Pansus Angket KPK DPR

Wanita di China Lempar Uang Setara Rp2,5 Miliar dari Balkon Apartemen

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut

Tak Sengaja Tertangkap, Para Nelayan Berusaha Melepas Kembali Paus ke Laut

Balita Hipotermia saat Naik Gunung Ungaran Bersama Orang Tuanya

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini