Menko PMK Pratikno saat meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, Minggu (16/8) (Foto: SS Presiden RI)
Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah menteri dan pejabat pemerintah pusat dipastikan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia bersama masyarakat di wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan sejumlah pejabat pemerintah pusat akan disebar ke berbagai daerah terdampak gempa untuk mengawal langsung penanganan bencana.
“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” kata Menko PMK Pratikno usai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (16/8).
Keputusan tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 berjalan secara langsung dan terkoordinasi di lapangan.
Pratikno menambahkan bahwa selain dirinya sejumlah pejabat pemerintah pusat akan tersebar di daerah terdampak untuk mengawal penanganan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Bahkan, mereka akan memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat di daerah yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.
Menurut Pratikno, kehadiran para pejabat negara di berbagai lokasi terdampak bukan sekadar untuk mengikuti upacara.
Mereka ditugaskan mengawal persoalan-persoalan krusial sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana di masing-masing wilayah dapat segera direspons.
“Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” katanya.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu agar bantuan dari berbagai daerah dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.
Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diteruskan ke lokasi bencana.
Sementara itu, posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, sinkronisasi diperlukan agar seluruh kekuatan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat dapat bekerja dalam satu arah, mulai dari penyelamatan warga hingga tahap pemulihan.
“Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” kata Pratikno.
Dalam masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Di saat yang sama, perbaikan infrastruktur vital terus dipercepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno. (Ant)
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
HUT Kemerdekaan RI Gempa NTT
