Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat, Lucy Kurniasari. (Foto: Dok. Fraksi Demokrat)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari menilai pengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya berasal dari kalangan profesional agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikelola secara efektif, efisien, dan terbebas dari kepentingan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keputusan Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri.
Lucy menghormati keputusan Nanik yang dinilai mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan tanggung jawab agar pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terganggu.
“Keputusan Ibu Nanik patut diapresiasi. Beliau tampaknya menyadari bahwa kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas secara maksimal, sehingga memilih mundur demi memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal,” kata Lucy, Rabu (22/7).
Lucy juga mendoakan agar Nanik segera pulih sehingga dapat kembali memberikan kontribusi bagi bangsa. Ia menilai pengalaman Naniek masih dibutuhkan, terutama jika nantinya dipercaya menjadi bagian dari tim pengawas Program MBG.
Menurut Lucy, keberadaan tim pengawas sangat penting mengingat masih banyak tantangan dalam pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan dalam mekanisme pengawasan sehingga pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Lucy menekankan bahwa tim pengawas idealnya diisi oleh orang-orang yang memahami persoalan stunting dan intervensi gizi serta tidak memiliki afiliasi dengan kepentingan bisnis maupun politik.
Terkait calon pengganti Kepala BGN, Lucy menilai figur yang dipilih harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat dan memahami tata kelola penyelenggaraan makanan.
“Kalangan profesional diperlukan agar Program MBG tidak terafiliasi pada kepentingan politik tertentu. Kepala BGN yang baru harus mampu membangun tata kelola yang efisien dan efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lucy mendorong Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG untuk membantu pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap pelaksanaan program tersebut.
Menurut dia, roadmap MBG perlu difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada desil 1 hingga desil 4 agar manfaat program benar-benar tepat sasaran.
“Jika tata kelola dan sasaran penerima manfaat dapat disusun dengan baik, anggaran MBG juga akan lebih efisien sehingga ikut membantu menjaga stabilitas keuangan negara,” kata Lucy.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IX Lucy Kurniasari Kepala BGN mundur Nanik S Deyang Politikus Demokrat
