Warga Palestina berjalan melewati reruntuhan bangunan yang hancur, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, di Kota Gaza, 16 Oktober 2025. REUTERS
Yerusalem, Jurnas.com - Upaya pemulihan Gaza pasca perang menghadapi tiga masalah utama, di tengah risiko kembalinya pertempuran di kawasan konflik tersebut, dan terbentuknya Badan Perdamaian (Board of Piece) di bawah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Rencana tata kelola pemerintahan, keamanan, dan bantuan kemanusiaan mulai terbentuk, tetapi sebagian besar masih sebatas teori karena tidak adanya kesepakatan politik, jaminan keamanan yang kredibel, serta pendanaan yang berkelanjutan.
Dikutip dari Arab News pada Minggu (12/7), berikut ini sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh aktor lokal dan internasional dalam upaya membangun kembali Gaza, yang merupakan rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina:
1. Kekhawatiran Keamanan
Keamanan tetap menjadi landasan dari setiap skenario pasca-perang yang sedang dibahas. Israel bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjatanya sebelum ada kemajuan yang bisa dicapai, sementara gerakan Islam Palestina tersebut menolak untuk menyerahkan senjatanya sebelum pasukan Israel ditarik mundur dan otoritas pemerintahan Palestina didirikan.
Namun, salah seorang pejabat dari BoP menyatakan kepada AFP bahwa pelucutan senjata Hamas tidak lagi diperlakukan sebagai prasyarat untuk memajukan rencana di lapangan.
"Seluruh perencanaan berputar di sekitar skenario terburuk," katanya, merujuk pada rencana zona kemanusiaan percontohan di Rafah. "Kami tidak mendapatkan apa-apa dalam negosiasi, tetapi kami tetap bergerak maju," dia menambahkan.
Di antara proposal yang ada ialah Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang ditugaskan untuk membantu menjaga ketertiban di Gaza. Menurut sumber yang sama, empat negara yakni Maroko, Kosovo, Albania, dan Kazakhstan terlibat dalam inisiatif ini.
Sebuah pangkalan logistik di sisi Israel dari penyeberangan Kerem Shalom hampir rampung, dan akan mampu menampung rotasi awal sekitar 500 pasukan sebelum pengerahan ke Gaza. Persiapan juga terus dilakukan untuk pasukan polisi Palestina, dengan sekitar 20.000 aplikasi pendaftaran telah diterima.
Namun, sejumlah diplomat dan sumber keamanan menggambarkan proses tersebut masih menemui jalan buntu. Menurut salah satu sumber diplomatik, pelatihan belum dimulai dan Israel telah menolak daftar rekrutan saat ini setelah melalui proses pemeriksaannya.
Israel secara khusus berargumen bahwa usulan pasukan sebanyak 5.000 petugas polisi akan terlalu besar untuk Gaza.
Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025, kekerasan harian terus mencengkeram wilayah tersebut karena serangan Israel terus menargetkan apa yang disebut militer sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh militan dari Hamas dan kelompok Palestina lainnya.
2. Minimnya Rekonstruksi
Kebutuhan kemanusiaan di Gaza tetap sangat besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan proses rekonstruksi akan memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan puluhan miliar dolar, mengingat pasokan bahan bangunan dan peralatan pembersih puing masih sangat langka.
Meskipun ada janji sumbangan yang besar dari para donatur, banyak dari dana yang diharapkan belum dicairkan, menurut Dewan Perdamaian.
"Kami bekerja dengan jumlah yang untuk saat ini memenuhi kebutuhan kami," kata pejabat dewan tersebut.
Dewan tersebut saat ini sedang merencanakan zona kemanusiaan percontohan di Rafah yang akan menampung puluhan ribu warga Palestina yang telah melalui proses pemeriksaan.
3. Ketiadaan Institusi Pemerintahan
Hamas baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk menyerahkan tanggung jawab administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian yang terdiri dari para teknokrat Palestina yang ditugaskan untuk mengawasi tata kelola pemerintahan sehari-hari selama masa transisi.
Namun, NCAG bahkan masih belum berhasil memasuki Gaza, di mana beberapa sumber Palestina dan diplomatik mengatakan bahwa Israel telah melarang komite tersebut masuk.
Bagi Israel, membongkar aparatur administratif Hamas belum memenuhi tuntutan lama mereka agar kelompok tersebut melucuti senjatanya.
Peran masa depan Otoritas Palestina (PA) juga masih belum terselesaikan. Berbasis di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, PA tetap menjadi lawan bicara resmi Palestina yang diakui oleh komunitas internasional.
NCAG dimaksudkan sebagai badan sementara yang mengimplementasikan layanan dasar di seluruh jalur tersebut, di mana para pejabat Eropa mengharapkan komite itu bekerja berkoordinasi dengan PA.
Namun, beberapa pengamat memperingatkan bahwa hasilnya bisa berupa pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik, tetapi tidak memiliki otoritas atas pasukan keamanan atau penyeberangan perbatasan, membiarkannya bergantung pada pendukung internasionalnya sementara tetap rentan terhadap Hamas jika kelompok tersebut mempertahankan seluruh atau sebagian persenjataan militernya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Rekonstruksi Gaza Dewan Perdamaian Perang Israel vs Palestina
