Ketua MPP PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Mulyanto, mendukung rencana pemerintah membentuk Badan Khusus Ekspor Komoditas Strategis. Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan cabang produksi penting bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Ini bagian dari ikhtiar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan optimalisasi penerimaan negara,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (22/5).
Meski demikian, Ketua MPP PKS ini mengingatkan implementasi ekonomi konstitusi itu harus dilakukan secara bertahap dengan memperkuat kapasitas negara. Menurut dia, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan proses panjang agar tidak menimbulkan ketidakpastian tata kelola maupun mekanisme usaha.
“Penguatan peran negara harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas kelembagaan negara itu sendiri,” ujarnya.
Ia menilai negara perlu hadir lebih kuat dalam mengawasi ekspor komoditas strategis seperti mineral, batu bara, dan kelapa sawit. Selama ini, kata dia, masih terdapat persoalan kebocoran devisa, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya pengawasan terhadap devisa hasil ekspor yang merugikan kepentingan nasional.
Karena itu, Mulyanto menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan transparansi ekspor melalui digitalisasi data ekspor nasional, penguatan benchmark pricing Indonesia, kewajiban penggunaan letter of credit (LC), serta pengawasan devisa hasil ekspor yang lebih efektif dan terukur.
PKS: Saatnya Pemerintah Koreksi Arah APBN 2026
Ia juga mengingatkan agar penguatan peran negara tidak berujung pada konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar pada satu lembaga tanpa dukungan tata kelola yang baik.
“Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa sentralisasi ekonomi tanpa governance yang kuat rentan melahirkan inefisiensi, rente, dan korupsi struktural,” tegasnya.
Menurut Mulyanto, prioritas utama saat ini adalah membangun kapasitas negara melalui penguatan kualitas birokrasi ekonomi, sistem audit real time, transparansi kontrak, integrasi data perdagangan, serta profesionalisme pengelolaan lembaga strategis negara.
“Negara yang kuat bukan sekadar negara yang besar kewenangannya, tetapi negara yang memiliki institusi profesional, disiplin, dan dipercaya publik,” katanya.
Dia menambahkan, Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan antara semangat kedaulatan ekonomi dan kredibilitas sistem perdagangan nasional di mata dunia. Dunia usaha dan pasar global, lanjut dia, pada dasarnya dapat menerima penguatan peran negara selama dilakukan secara jelas, bertahap, profesional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian berlebihan.
Karena itu, Mulyanto menyarankan pembentukan badan ekspor komoditas strategis dimulai secara terbatas dan bertahap dengan fokus memperkuat pengawasan devisa, transparansi perdagangan, serta diplomasi komoditas strategis nasional.
“Ekonomi konstitusi pada akhirnya bukan semata memperbesar peran negara dalam perekonomian, tetapi memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola secara adil, transparan, efisien, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua MPP Mulyanto PKS Badan Khusus Ekspor Komoditas Strategis kedaulatan ekonomi
