Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah dan KAI mempercepat proyek double-double track (DDT) menyusul insiden kecelakaan kereta di Bekasi. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dana untuk membenahi jalur kereta.
"Isu soal double-double track (DDT). DDT itu sudah enggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu sudah kesimpulan, maka dari itu nggak usah ada diskusi sebenarnya, itu sudah langsung oke," kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5).
Menurut Huda, tercatat sekitar 17 kilometer jalur yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, dia mendorong agar jalur tersebut harus segera dikerjakan.
"DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 kiloan. Jadi nggak boleh lagi ada isu nggak ada anggaran, Pak Presiden sudah ngasih Rp7 T gitu. Rp7 T saya kira khusus untuk jalur Jabodetabek yang high season ini sudah langsung aja pakai pembangunan DDT untuk memisahkan jalur itu," kata dia.
Di samping dari itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menanggapi polemik pihak yang bertanggung jawab mengerjakan perlintasan sebidang mengemuka buntut kecelakaan kereta dan KRL di Stasiun Bekasi. Huda meminta pemerintah pusat mengambil alih pekerjaan tersebut.
Dia awalnya membenarkan perlintasan sebidang sebenarnya tanggung jawab pemkot, pemkab, dan pemprov. Huda menekankan bila perbaikan perlintasan bukan tanggung jawab KAI.
"Perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau perlintasannya melintasi jalan provinsi, berarti pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, pemda kabupaten/kota," kata Huda.
Kendati begitu, Huda mengajak semua pihak agar tidak lagi memperdebatkan hal tersebut. Dia meminta Kemenhub segea mengambil alih persoalan ini.
"Tapi kita ingin sudah nggak usah ada itu, saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat, di-takeover. Oleh siapa? Kemenhub," ucap dia.
Dia menegaskan pemda belum tentu mempunyai dana untuk membenahi perlintasan sebidang. Karena itu, Huda meminta pemerintah pusat mengerjakan semua perlintasan sebidang.
"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, pemda provinsi belum tentu punya duit, betul nggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit gitu. Tantangannya memang berat, kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan memperbaiki semua perlintasan kereta api buntut kecelakaan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta KRL di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Mulanya, Prabowo menyampaikan ada 1.800 titik lintasan seperti di Bekasi yang ada di Pulau Jawa.
"Kemudian, di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun," kata Prabowo beberapa waktu lalu.
Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki semua lintasan. Kepala Negara mengatakan perbaikan itu mulai adanya pos jaga hingga perlu atau tidaknya dibangun flyover.
"Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua lintasan tersebut dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksananya kita tunjuk," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan perbaikan lintasan ini akan memakan biaya kurang lebih Rp4 triliun. Prabowo menekankan perbaikan harus segera dilakukan.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting kita sangat perlu kereta api, sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun kita sekarang lakukan," ujarnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Kecelakaan Kereta Api Bekasi Komisi V DPR Percepatan DDT Rekomendasi KNKT
