Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi mengenai pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang menuai polemik.
"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Nei 2026.
Budi mengatakan kajian tersebut bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Dengan begitu, kata Budi, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Budi mengatakan penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi.
"Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti, rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," ujarnya.
Terlebih, data penindakan KPK tahun 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.
Budi memastikan KPK akan terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, satu di antaranya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori "waspada".
Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kementerian Sosial hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
"Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas," ucap Budi.
"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi mengenai polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar.
Anggaran itu menjadi sorotan publik lantaran muncul dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh angka Rp700 ribu per pasang.
Gus Ipul menjelaskan angka itu hanya perencanaan awal dan belum final. Menurutnya, anggaran yang direncanakan akan melalui proses pengadaan yang transparan.
"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Minggu, 3 Mei 2026.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Program Sekolah Rakyat KPK Kaji Program Pemerintah Menteri Sosial Saifullah Yusuf
