Gedung DPD
Jakarta - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Carus mengatakan pertanyaan publik tentang penguatan peran dan fungsi DPD hingga saat ini belum mampu dijawab dengan bukti nyata. Sehingga, kata dia, DPD masih dianggap bermasalah sebagai sebuah lembaga.
Lusius menambahkan masalah menjadi semakin bertumpuk seiring masuknya anasir partai politik ke dalam tubuh DPD. Padahal, kata dia, DPD merupakan lembaga keterwakilan perseorangan yang mewakili kepentingan daerah.
"Dan hampir 70 orang DPD ini kader parpol. Saya tidak membayangkan dengan lembaga negara yang anggotanya 132 orang, lebih dari setengahnya diisi orang parpol," ujar Lusius pada diskusi yang bertema "DPD Kok Gitu?" di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).
Lucius menyatakan bobolnya DPD hingga dimasuki kepentingan parpol semakin menambah beban masalah yang harus ditanggung DPD. DPD yang belum mampu menuntaskan masalahnya, kata dia, justru menjadi semakin pelik dengan timbunan problem dari masing-masing parpol yang masuk kedalam tubuh institusi tersebut.
"Karena, bicara parpol sama juga bicara DPD. Dari dulu, tidak pernah selesai. Kita selalu mengkritik kasus korupsi, DPR sebagai representasi partai politik tidak pernah selesi dengan masalahnya. Jadi, parpol sendiri sudah bermasalah pada dirinya. DPD juga bermasalah dengan dirinya, maksudnya soal kewenangannya. Gabungan dua aliran yang sama-sama bermasalah pada dirinya ini, ini yang menghasilkan kekacauan," jelasnya.
Ketua MPR Minta Hormati Putusan PTUN Yang Kabulkan Gugatan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad
Formappi Lucius Karus DPD
