Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Paulus
Jakarta, Jurnas.com - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. DPR RI, menjalankan kedaulatan rakyat, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam menjalankan amanat kedaulatan rakyat, DPR RI menjalankan fungsi-fungsinya dengan mengarahkan kebijakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan pembangunan untuk memastikan bahwa Pemerintah Negara Indonesia menjalankan amanat konstitusi.
DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusinya, juga semakin dituntut untuk dapat memiliki kapasitas pemahaman yang luas terhadap berbagai kompleksitas isu, permasalahan, dan substansi. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan DPR RI memiliki substansi yang kuat. Komitmen DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusi dan amanat rakyat, disusun dalam Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023, dengan tema “DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju”.
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai Parlementaria dan awak media usai menghadiri Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa ((29/8/2023) menyatakan buku laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2022-2023 tersebut secara lengkap telah disusun dalam dokumen yang akan dibagikan sebagai pertanggungjawaban terhadap segenap konstituen kepada seluruh pihak dan terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Kita sepakati ini juga pertanggungjawaban kita Anggota DPR kepada konstituen kita. Sehingga kalau kita lihat tadi ada buku yang tebal, tetapi ada juga buku yang kita bisa bawa ke dapil. Sehingga di dapil masing- masing bisa kita pertanggungjawabkan ini loh hasil kinerja Anggota DPR yang mewakili dapil setempat hasil kerja kita, nah itu yang kita lakukan. Nah tentunya yang menyangkut isi, pertama terkait dengan fungsi pengawasan dalam hal ini juga menyerap aspirasi. Nah itulah serapan aspirasi ini kita sampaikan dalam laporan yang sudah dirancang sedemikian bagus,” ujar Lodewijk.
Kedua, sambung Politisi Partai Golkar ini, yakni dalam fungsi legislasi juga dilaporkan adanya jumlah UU yang berhasil disahkan oleh DPR baik inisiatif DPR RI, Pemerintah termasuk inisiatif DPD RI. Adapun terkait fungsi anggaran, Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam ini mengungkapkan Fraksi-Fraksi sangat mengkritisi masalah anggaran tersebut agar anggaran disiapkan betul-betul dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
“Nah kira-kira itulah laporan dari kinerja DPR satu tahun ini. Tentunya memang menjaga keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Jadi tentunya ada satu sisi dituntut harus banyak, tapi disisi lain kita dituntut harus banyak. Tapi disisi lain kita dituntut juga harus berkualitas produk yang dihasilkan tentunya dalam hal ini kita melihat sisi kualitatif artinya kualitas dari produk-produk perundang-undangan yang kita lakukan. Tinggal bagaimana dengan sisa waktu yang ada ini kami-kami terutama dari Komisi AKD terkait maupun Baleg dapat menuntaskan RUU yang telah ditetapkan tadi,” tandas Lodewijk.
HUT DPR ke 78 Paripurna DPR DPR Susun Laporan Kinerja Pertanggungjawaban kepada Rakyat
