Perebutan gambar ini diambil dari rekaman video AFPTV pada tanggal 20 April 2023, menunjukkan pandangan udara dari asap hitam membumbung di atas Bandara Internasional Khartoum di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara kekuatan dua jenderal yang bersaing. (AFP)
Khartoum, Jurnas.com - Status pegawai negeri sipil (PNS) tidak menjadi jaminan kemakuran bagi masyarakat Sudan, yang saat ini terdampak perang sipil selama tiga tahun terakhir.
Sebagaimana dialami oleh Imad Mohammaed, salah satu guru PNS di Sudan. Saking sulitnya ekonomi yang dia rasakan, Mohammed yang memiliki lima anggota keluarga hanya makan satu kali sehari.
"Dan kami tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung," kata juru negara bagian AL-Jazirah itu dikutip dari AFP pada Selasa (11/7).
Seperti PNS lainnya, Mohammed belum pernah menerima gaji sejak tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter saling angkat senjata.
Ketika ledakan pertama mengguncang Khartoum pada 15 April, bank-bank di negara itu tutup. Sedangkan sejumlah bank cabang kesulitan menyediakan layanan karena terputus dari kantor pusat di ibu kota. Sejak saat itu, satu-satunya gaji pemerintah yang dibayarkan adalah tentara.
Gaji dan bonus liburan tahunan untuk perayaan Idul Fitri dan Idul Adha dicabut. Walhasil, sekitar satu juta pekerja sektor publik yang putus asa terpaksa bertahan hidup dengan tabungan mereka atau di jaringan bantuan sosial.
"Apa yang dialami guru dan keluarga mereka, baik di sektor publik maupun swasta, merupakan bencana besar," kata Ammar Youssef, ketua Komite Guru Sudan.
Hilangnya mata pencaharian dan turunnya kemiskinan telah menambah kengerian perang, yang telah menewaskan sekitar 3.000 orang dan menelantarkan tiga juta orang.
Lebih dari 1,5 juta orang telah melarikan diri dari Khartoum sendirian, menggunakan uang apapun yang mereka miliki ketika pertempuran dimulai, untuk menghindari serangan udara, tembakan artileri, dan pertempuran jalanan yang mengubah ibu kota menjadi zona perang.
KEYWORD :Sudan Guru PNS Perang Sipil
