BPS (ilustrasi)
JAKARTA – Kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) belum membawa angin segar bagi pemerataan pembangunan. Pasalnya, BPS masih mencatat adanya ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah yang sangat mencolok.
PDB per kapita tahun 2016 sendiri mengalami peningkatan menjadi Rp47,96 juta atau setara dengan US$3.605,49, atau naik 6,2% dari tahun lalu sebesar Rp45,14 juta. Namun bukan kenaikan ini yang perlu dilihat, sebab Kepala BPS Suhariyanto mengakui ada perbedaan mencolok di antara kota besar dan kecil.
"PDB per kapita per provinsi bagaimana pun menunjukan ketimpangan. Seperti di Jakarta US$18.000 dan di NTT US$3.000 sekian. PDB nasional meningkat tapi pendapatan per kapita antar provinsi antar kabupaten timpang," kata Suhariyanto.
Menurut Suhariyanto, pemerintah perlu berupaya keras menjaga daya beli masyarakat agar ketimpangan antar daerah tidak makin parah. Salah satunya dengan mengendalikan angka inflasi. "Pemerintah kendalikan inflasi, dan kenaikan harga diatur," jelasnya.
Kalau tidak ada terobosan kebijakan yang dilakukan, maka daya beli masyarakat akan semakin turun, harga membumbung tinggi sedangkan nilai mata uang semakin merosot. Uang ditangan hanya besar dalam angka, namun sangat kecil ketika dibelanjakan.
Video Pilihan: KPK Bidik Eks Kepala BPN Jaktim Hingga Tersangka Baru Dari Kasus Lukas Enembe
BPS Ketimpangan
