SBY Minta Keadilan, JK: Mantan Presiden Bisa Dikawal 60 Paspampres

Jakarta - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan,  seorang mantan Presiden Republik Indonesia dipastikan mendapatkan perlindungan dari negara, bahkan bisa dikawal oleh 60 orang pasukan pengamanan presiden (Paspamres).

"Seorang mantan (presiden) itu bisa dikawal 60 orang. Iya, (perlindungan itu ada) sesuai aturan," kata Wapres usai membuka Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (07/02).

Pernyataan tersebut merupakan jawaban terkait pertanyaan wartawan mengenai cuitan akun twitter Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta keadilan dan mempertanyakan haknya untuk tinggal di negeri sendiri.

Wapres Kalla memastikan negara akan memberikan perlindungan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden yang sudah diatur dalam undang-undang.

Kalla menyampaikan kepada masyarakat agar menghormati mantan pemimpin. "Kita prihatin dengan situasi itu. Kita harus juga punya prilaku yang baik menghormati pemimpin, sesuai dengan aturan," ujar Wakil Presiden.

Kalla menilai demonstrasi yang dilakukan di depan rumah SBY di kawasan Mega Kuningan tidak relevan terhadap apa yang telah dilakukan Yudhoyono. "Kalau saya baca itu tidak relevan dengan Pak SBY tentang SARA. Kan SBY tidak berbicara hal itu, jadi kenapa disitu itu pertanyaan juga," kata dia.

Pada demonstrasi yang dilakukan di depan kediaman SBY pada Senin (6/2) siang tersebut para peserta aksi salah satunya membawa spanduk bertuliskan menolak dan lawan isu SARA. Reporter : Khairul Anwar

KEYWORD :

Twitter SBY Jusuf Kalla

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang

Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya

KPK Serahkan Memori Kasasi Perampasan Aset Rafael Alun

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara