KH Sholahudin Wahid
Jombang - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, KH Sholahudin Wahid mengakui bahwa situasi politik nasional saat ini sedang memanas, terutama karena pilkada DKI. Ke-Indonesiaan dan ke-Islaman di Tanah Air yang semula dipertentangan namun telah dipadukan melalui Kementerian Agama dan puncak kematangannya saat NU menerima Pancasila pada 1984, kini ada gejala dipertentangkan lagi.
Kondisi yang memprihatinkan tersebut, menurut Gus Sholah, terjadi karena ada kekeliruan dalam menyikapi Pilkada DKI, khususnya mengenai calon Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Kekeliruan seperti apa?
"Ada kesan, yang mendukung Ahok bukan Islam. Sedangkan yang tidak mendukung Ahok bukan Indonesia. Itu dua-duanya keliru," ujar Gus Solah saat menyampaikan rumusan Pesan Kebangsaan Pesantren Tebuireng dalam peresmian pendirian pusat kajian pemikiran pendiri organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy`ari di lingkungan pondok, Minggu (5/2).
Acara peresmian pusat kajian itu, juga dihadiri sejumlah tokoh, misalnya mantan Menteri Agama KH Tolchah Hasan, Direktur Pascasarjana UIN Jakarta Masykuri Abdillah. Selain itu, juga terdapat wakil Rektor Unhasy Haris Supratno serta wakil pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz.
Menurut Gus Sholah, saat ini terdapat ketajaman kesenjangan antara kehidupan kebanyakan rakyat dan cita-cita kebangsaan para pendiri bangsa. "Bangsa Indonesia adalah adikarya pendiri bangsa yang amat ideal. Perjalanan 71 tahun belum cukup memadai untuk bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara nyata. Kita masih menghadapi banyak masalah mendasar yang harus diselesaikan," tuturnya seperti dilansir Antara.
Ia menegaskan, Pembukaan UUD 1945 adalah kesepakatan kokoh para pendiri bangsa yang menjadi dasar bangunan negara sebagai pengejawantahan dan cita-cita bangsa Indonesia. Di dalamnya, tercantum tujuan didirikannya negara dan dasar negara Pancasila. Pembukaan itu juga sebuah keniscayaan yang tidak bisa diubah.
Selain merespons situasi politik, pesan kebangsaan itu juga menyoroti fenomena ketidakadilan sosial dan ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Juga jaminan hak dasar yang harus terus dipenuhi oleh negara secara bertahap. Termasuk jaminan kebebasan beragama yang perlu diterapkan secara utuh di dalam masyarakat.
Sholahudin Wahid Pilkada DKI Ahok
