Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Maluku yang digelar secara daring, Rabu (8/3).
JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mendorong masyarakat di Maluku untuk gemar mengkonsumsi ikan, terutama diberikan kepada anak-anak sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Ironis kalau Ambon masih ada stunting karena ikannya banyak. Karena (konsumsi) ikan menjadi faktor pendukung utama untuk mengentaskan stunting. Untuk penurunan stunting yang dibutuhkan itu asupannya terutama protein hewani. Ikan laut dalam kan segar-segar. Hal ini bisa mempercepat penurunan stunting di Ambon. Makanya anak Ambon pinter-pinter karena banyak makan ikan,” kata Muhadjir Effendy dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Maluku yang digelar secara daring, Rabu (8/3).
Di Provinsi Maluku, terdapat 6 kabupaten di atas rata-rata prevalensi balita stunting Maluku. Sebanyak 5 kabupaten/kota lainnya berada di bawah angka rata-rata provinsi.
Adapun tiga Kabupaten presentasi dalam kegiatan ini yakni Kabupaten Buru Selatan yang merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Maluku pada SSGI 2022, yaitu mencapai 41,6 persen.
Angka ini naik 2,5 poin dari 2021 yang sebesar 39,1 persen, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menempati peringkat kedua wilayah yang prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 31,5 persen, dan Kabupaten Kepulauan Aru yang menempati posisi ketiga prevalensi stunting tertinggi sebesar 28,1 persen di Provinsi Maluku.
Seminar Nasional Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia, Wapres: Hidupkan Kembali Kejayaan Bumi Maluku
Dalam rapat itu juga Menko PMK meminta Pemkab dan Pemkot di Maluku untuk mengaktifkan kembali Posyandu.
“Kabupaten Seram ada Posyandu sudah tidak aktif, mohon diaktifkan kembali dan usulkan mendapatkan antroprometri dari Kementerian Kesehatan. Untuk biaya pelatihan apakah bisa dari anggaran Kemenkes, atau diambil dari operasional BKKBN atau saya mohon gubernur membiayai pelatihan kader penggerak PKK, kader bidan, pendamping keluarga di setiap desa supaya bisa menggunakan alat ukur antroprometri,” ujar Muhadjir.
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso, dalam Roadshow daring itu mengatakan prevalensi stunting Provinsi Maluku turun 2,6 persen dari 28,7 persen berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menjadi 26,1 persen pada 2022. Provinsi Maluku berada di peringkat ke-13 nasional. Prevalensi stunting terendah berada di Kota Ambon yaitu 21,1 persen.
“Tadi sempat disinggung bahwa kendala atau tantangan tinggi di Maluku ini terkait kawin muda, kelahiran bayi pada usia ibu muda terlihat di ASFR yang tinggi yaitu 25,01. ASFR ini terkait dengan stunting dan juga TFR. Untuk Maluku, TFR masih di atas rata-rata nasional, nasional 4 dan Maluku 2,5. TFR ini bukan hanya mengendalikan penduduk tapi juga kesehatan ibu dan anak,” kata Teguh.
“Sesuai arahan Pak Menko PMK, penggunaan dana BOKB ini ada anggarana untuk pertemuan. Untuk minilokakarya untuk sepuluh bulan. Membahas bagaimana teknis pengukuran tinggi bayi dan sebagainya, artinya ada informasi untuk kapasitas bagi kader. Meskipun tidak seluruh kabupaten dan kota, paling tidak membantu minimnya pemahaman para kader, prinsip bahwa kepala opd bupati walikota dapat memanfaatkan dana ini dengan baik. Untuk petunjuk pelaksanaan ini sudah diluncurkan sejak bulan November,” kata Teguh.
Sementara itu, Sekda Maluku Ir. Sadali Ie, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menko PMK bersama tim, yang telah memperhatikan Provinsi Maluku, serta turut menjabarkan kondisi Provinsi Maluku terkait kegiatan percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan di daerah ini.
“Secara geografis Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.498 km2 yang didominasi laut 92,4 persen yakni 658.313 km2, dan luas daratan hanya 7,6 persen atau 54.185 km2,” kata Sadali Ie.
Dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa tersebar pada 9 kabupaten dan 2 kota, di mana berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menunjukan penurunan yang cukup signifikan yaitu tahun 2018 stunting di Maluku mencapai 34,1 persen, tahun 2021 turun menjadi 28,7 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 26,1 persen.
KEYWORD :Menko PMK Muhadjir Effendy Ambon Maluku penurunan stunting BKKBN
