BIN/antara
Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) akhirnya membantah melakukan penyadapan komunikasi antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin. Bantahan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Deputi VI BIN Sundawan.
"Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara ketua MUI dengan DR H Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh kuasa hukum bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini kami BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN," ujar Sundawan dalam keterangan rilisnya sebagaimana diterima Jurnas.com di Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Sundawan menegaskan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan.
Ia menegaskan BIN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyadapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Lebih lanjut Sundawan memastikan, BIN melakukan penyadapan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan. Apalagi diberikan kepada pihak tertentu," ungkapnya.
Sebelumnya, terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku memiliki rekaman percakapan antara ketua MUI KH Ma`ruf Amin dengan SBY. KH Ma`ruf sendiri merupakan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kedelapan terdakwa di Auditorium Kementan, Selasa (30/1/2017).
Dalam hal itu, Ahok menuding KH Ma`ruf sebagai saksi yang netralitasnya perlu dipertanyakan. Ahok menilai KH Ma`ruf memiliki afiliasi politik dengan SBY dan menjadi pendukung pasangan cagub cawagub DKI usungan Demokrat, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.
MUI Ahok
