Alasan PDIP Beri Bantuan Hukum Untuk Antasari

Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar selalu menyatakan dirinya sebagai korban konspirasi pada kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Antasari yang baru saja mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo  setelah dirinya dipenjara atas tuduhan sebagai dalang pembunuhan, kini dituntut untuk membongkar siapa konspirator yang dimaksud merekaya kasusnya.

PDIP ternyata tidak ingin membiarkan Antasari sendirian. PDIP menyatakan siap mendampingi Antasari membongkar tokoh intelektual dibalik kasus yang menjerumuskan dirinya sebagai pihak yang tertuduh. Alasan utama PDIP siap mendampingi, karena persoalan yang dihadapi Antasari bukan masalah korupsi.

"Ya sejauh itu tidak menyangkut korupsi tindakan asusila, terus kemudian narkoba ya. Dan partai merasa perlu untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum, ya kita berikan," ujat Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Andreas mengisyaratkan adanya suara hati Antasari yang merasa didzolimi. Karena itu, kata dia, pihaknya siap menyediakan kuasa hukum bagi Antasari. "Tapi kalu menyangkut korupsi OTT kemudian menyangkut narkoba, ya enggak," ungkapnya.

Andreas tidak menyangkal Antasari memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah politisi PDIP. Sebagai kawan, kata Andreas, PDIP perlu turun tangan demi Antasari mendapatkan keadilan.

"Pak Antasari khan kawannya banyak di PDIP. Beliau senior-senior kami di GMNI. Jadi ya mungkin merasa nyaman di PDIP. Soal lain-lain ya interpretatif. Tanya beliaulah," kata Andreas

KEYWORD :

Grasi Presiden Antasari Azhar

Pasukan Ukraina di Dekat Chasiv Yar yang Terkepung Disebut Sangat Membutuhkan Amunisi

DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh

Nurul Ghufron Tak Hadir, Dewas KPK Terpaksa Tunda Sidang Etik

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara