Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) mendukung penuh langkah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang meminta keadilan atas kasus kasus pembunuhan yang telah merundungnya.
Dukungan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sayangnya Hasto menepis dukungan yang diberikan amis nuansa politis. Hasto mengklaim dukungan itu demi keadilan untuk Antasari yang dikabarkan akan merapat ke PDIP.
"Loh dukungan kan agar seluruh proses hukum ditegakkan. Dukungannya kan dukungan agar hukum ditegakkan prinsip keadilan," tegas Hasto saat ditemui di kawasan Kebagusan, Jaksel, Rabu (15/2).
Mengenai kabar akan bergabungnya Antasari, Hasto mengapresiasinya. Menurut Hasto, pihaknya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Termasuk jika Antasari ingin menjadi kader PDI.
Namun, lanjut Hasto, ada mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi Antasari. Salah satunya membuat pernyataan tertulis ingin bergabung dan menyertakan alasan ingin bergabung. Di sisi lain, Hasto menekankan, partainya tak akan tinggal diam melihat adanya ketidakadilan.
"Itu yang kami inginkan. Tapi tentu saja perlu mencermati terhadap mereka-mereka yang menjadi ketidakadilan, orang-orang yang sudah menjalani proses hukum tetapi kemudian mencapaikan kebenaran ya partai juga harus melihat tersebut," tegas Hasto.
Hasto pun menepis tudingan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Antasri bernuansa politis.
"Saya pikir tuduh menuduh kurang begitu pas ya dalam situasi-situasi seperti ini. Bahwa apa yang dilakukan Pak Antasari mencoba mencari keadilan, kami tidak campur tangan di situ. Semuanya telah diatur dalam mekanisme hukum, bagaimana negara menjamin tegaknya hukum prinsip keadilan dan mekanisme yang ada," ucap dia.
Hasto justru balik mempertanyakan sikap SBY yang kerap menuduh Jokowi dalang dibalik polemik yang menyeret namanya. Hasto menyindir sikap pimpinan Partai Demokrat yang kerap menuding dan menyalahkan pemerintahan dalam setiap persoalan yang menyeret nama SBY. Sebagai pemimpin, kata Hasto, SBY seharusnya bisa mengajak semua pihak sejuk dan tidak membuat gaduh.
"Menurut kami, kami tidak terlibat dalam polemik tersebut. Kami mempertanyakan mengapa yang ditujukan bagi pak SBY itu kepada pak Jokowi, apakah ada persoalan besar pada pak SBY untuk setiap ada persoalan beliau selalu menyerang Bapak Joko Widodo. Ini yang kami prihatin. Seorang pemimpin seharusnya dapat mengedepankan hal-hal yang menyejukkan. Kalau dianggap grasi ada hubungan kemudian merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum dari MA menurut saya ini tanggapan yang tidak tepat karena sekiranya logika Bapak SBY itu dipakai pemberian grasi terhadap Corby bisa dimaknakan berbeda. Sebaiknya mari kita ikutin jalannya proses pemerintahan yang baik dan Bapak Presiden Jokowi ketika mengeluarkan grasi itu melalui pertimbangan MA. Ini yang seharusnya dicemati secara luas ada aspek-aspek keadilan hukum, ini juga ditegakkan di situ," tandas Hasto.
Antasari sebelumnya blak-blakan dan menyeret sejumlah nama dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Antasari menyebut secara gamblang jika mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai otak dibalik kriminalisasi kasusnya. Bukan hanya itu, dia juga ikut menuding bos MNC Group Hary Tanoesudibjo ikut andil dalam kriminalisasi tersebut.[]
KEYWORD :hasto krisyanto pdip antasari azhar
