Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berfoto bersama Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI. Foto: dpd/jurnas.com
JAKARTA, Jurnas.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI diminta agar meningkatkan kualitas perencanaan. Terlebih tahun 2023 merupakan penyusunan RPJPN dalam menyambut visi 2045 dan persiapan jelang tahun politik pada tahun 2024.
Hal itu disampikan Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 bersama menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (17/1/2023).
Melalui keterangan tertulis yang diterima jurnas.com di Jakarta, Rabu (18/1/2023), Elviana mengungkapkan beberapa poin perhatian yang menjadi fokus Komite IV DPD RI, diantaranya mengenai dampak pandemi yang masih berpengaruh di tahun 2023.
Mitra Keluarga Bagikan Dividen Rp514 Miliar
“Pandemi menyebabkan efek luka sosial-ekonomi, beberapa contoh efek luka tersebut adalah penurunan produktivitas, learning loss and job loss, serta pemulihan dunia usaha yang relatif lambat,” ungkap Elviana.
Elviana juga menyinggung mengenai Pembangunan IKN yang bertujuan untuk mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), pemerataan wilayah, dan mengurangi ketimpangan.
“Maka diharapkan pemerintah harus membuat kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” kata Elviana.
Menteri PPN/Bappenas dalam paparannya menyampaikan beberapa pencapaian sasaran pembangunan makro belum dapat dicapai.
“Target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen, realisasinya sebesar 9,54%, dan IPM target 73,41-72,91% dan terealisasi 72,91%” kata Suharso Monoarfa.
Ditambahkan oleh Menteri PPN/Bappenas bahwa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan persepsi masyarakat terkait dengan RPJPN 2005-2025 adalah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Sebelum tahun 2045 Indonesia harus keluar dari Middle Income Trap (MIT), kita telah terjebak dalam MIT selama 30 tahun, bonus demografi akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,0 % untuk keluar dari MIT tahun 2040” ungkap Suharso.
“Dan untuk program Prioritas TA 2023 diarahkan antara lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM” tambahnya.
KEYWORD :Komite IV DPD Bappenas
