Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto dok. Humas Kemenkeu/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Berbagai upaya Indonesia untuk dapat keluar dari middle income trap country menjadi negara berpenghasilan tinggi melalui berbagai reformasi kelembagaan dan kebijakan.
Hal itu, disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menerima kunjungan mahasiswa program pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat (AS) pada Kegiatan Singapore-Indonesia Trek 2023.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebutkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Antara lain perbaikan dari aspek sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik, hingga yang tak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur.
“Tidak ada negara yang berpenghasilan tinggi jika infrastrukturnya tertinggal. Tantangan bagi kami adalah negara besar dengan geografis kepulauan," Ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, diterima di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Dengan kondisi tersebut pemerintah harus memastikan konektivitas tidak hanya pada pulau besar tetapi juga pulau kecil. Jadi dalam hal ini, tandas Sri Mulyani, berbicara soal infrastruktur tidak sesederhana membangun jalan tol saja. "Kita harus berbicara tentang konektivitas masuk di dalamnya pelabuhan, bandara dan jaringan internet,” jelas menteri kelahiran Lampung.
Tina Turner Meninggal Dunia Usia 83 Tahun
Sementara dalam konteks kebijakan fiskal, Sri Mulyani menyebut anggaran merupakan instrumen yang sangat penting, di mana dalam pengelolaannya saat ini sangat di pengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial.
Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pemerintah sebisa mungkin harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik. “Tentunya negara manapun yang ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi harus mampu membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Sehingga, keyakinan dan kepercayaan itu ada, maka stabilitas itu ada," tandasnya.
Menkeu Sri Mulyani mahasiswa Harvard kebijakan pemerintah
