Aktivis Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua, Victor Kogoya. (Foto: Dok. Ist)
Sentani, Jurnas.com - Aktivis Universitas Cendrawasih Papua Victor Kogoya mengatakan usulan pemeriksaan Lukas Enembe di lapangan terbuka menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia.
Dia tegaskan, prosedur hukum yang diketahui adalah pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan tertentu, bukan di ruang terbuka yang disaksikan masyarakat.
“Lukas Enembe harus diperiksa di dalam ruangan dan tidak di tempat terbuka karena hal tersebut yang sesuai dengan prosedur hukum, bahkan dalam aturan adat juga tidak ada pemeriksaan terbuka seperti yang disuarakan kuasa hukum Lukas Enembe,” kata Victor dalam keterangan resminya, Selasa (11/10).
Menurut dia, kasus yang menjerat Lukas Enembe hingga sekarang masih menjadi masalah di tanah Papua. Kasus tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat Papua.
“Sudah seharusnya masyarakat mendukung penegak hukum agar Lukas Enembe melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada,” tegas mahasiwa Ilmu Pemerintahan Uncen ini.
“Masyarakat dibuat resah oleh kasus tersebut sehingga berdampak mengganggu ketenangan dan tidak dapat bekerja dengan tenang,” sambung Victor.
Dia berharap Lukas Enembe segera memberikan keterangan kepada KPK sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada.
Victor juga menyoroti kabar pengangkatan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar. Kata dia, pengangkatan Lukas Enembe harus melibatkan semua ketua suku di beberapa daerah di Papua yang berjumlah sekitar 250 suku di Papua, tidak bisa hanya dari sejumlah kepala suku saja:
“Lukas terpilih sebagai gubernur karena dipilih oleh masyarakat melalui jalur pemerintahan sehingga tidak bisa dikatakan seorang kepala suku besar di tanah Papua,” demikian kata Victor Kogoya.
KEYWORD :
Gubernur Papua Lukas Enembe korupsi KPK kepala suku besar Uncen Victor Kogoya
