Warga Sedang membayar pajak kendaraan di Samsat Keliling
Jakarta - Anggota Komisi III DPR fraksi Golkar, Adies Kadir membantah kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak STNK dan BPKB atas persetujuan pihaknya. Menurutnya, DPR tidak pernah melakukan pembahasan sebelum kebijakan tersebut diterapkan pemerintah.
"Yang pasti pembahasan kenaikan pajak STNK dan BPKB ini setahu saya tidak pernah di bahas di Komisi III, kalau di Banggar saya mendengar pernah di bahas untuk disesuaikan tarifnya dengan kondisi saat ini," ungkap Sekjen Ormas MKGR ini.
Adies mendesak pemerintah segera merespons polemik di masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih akomodatif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap menerapkan kebijakan. Ia mengharapkan pemerintah dapat memberikan pemahaman atas kebiajakan yang diterapkannya.
"Misalnya mengingat dampak pertumbuhan kendaraan di negara kita yang sangat pesat, sehingga terjadi kemacetan yang berdampak pada resiko ekonomi pada sisi trasportasinya. Atau kita mencontoh negara tetangga kita Singapura, dimana orang berpikir sepuluh kali lipat untuk memiliki mobil, apalagi mobil ke dua dan seterusnya," ungkapnya.
Adies mengingatkan pemerintah harus memberikan kompensasi nyata atas kebijakan yang menggunakan pajak masyarakat. Utamanya, kata dia, pengembangan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur transportasi.
"Selain pajaknya sangat tinggi, Hal ini juga harusnya di dukung oleh moda transportasi massa yang sangat baik, sehingga masyarakatnya berpikir untuk menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah boleh saja menaikkan pajak kendaraan setinggi-tingginya, asal di barengi dengan kesiapan dari infrastruktur moda transportasi massanya yang sudah siap," paparnya.
Adies menekankan pemerintah memiliki inovasi untuk mendorong pembangunan transportasi di Indonesia. Sehingga, program konvensi transportasi dari konvensional ke tekhnologi modern dapat dukungan dari masyarakat.
"Dengan penjelasan yang baik dan tepat kepada masyarakat, saya kira masyarakat akan dapat menerima kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, selama itu memang untuk kepentingan bangsa dan Negara," pungkasnya.
KEYWORD :Pajak Kendaraan
