Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Masyarakat adat Papua di Provinsi Maluku Utara (PERMATA-MU) Albert Hama menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia terkait rencana pembangunan smelter di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Sikap Albert itu disampaikan setelah penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan President ENFI Liu Cheng untuk investasi di industri smelter tembaga.
"Industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat adalah kebijakan yg keliru. Beliau sengaja seakan-akan tidak memahami situasi dan kondisi di Papua," ujar Albert dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).
Albert yang juga Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiawa Nasional Indonesi (DPP PA-GMNI) menjelaskan, kebijakan itu diambil di tengah-tengah penolakan aktivis Papua terhadap pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, kebijakan Otonomi Khusus Julid II yang sampai sekarang ini belum menjawab kepentingan masyarakat Papua secara menyeluru.
"Semestinya Bahlil sebagai orang kepercayaan Istana asal Papua menjadi juru bisik yg baik kepada bapak Presiden Jokowi bukan malah melahirkan sebuah kebijakan yang tanpa kajian yang matang," lanjutnya.
Albert mengingatkan industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat itu harus membawa solusi bagi rakyat Papua.
Atas dasar pertimbangan diatasi, Albert menyampaikan 5 hal berikut:
1. Kesiapan SDM khusus masyarakat asli Papua sehingga ketika semelter ini beroperasi warga Papua tidak hanya jadi buru kasar, sekuriti, sopir dan lain-lain, akan tetapi dapat menempati posisi strategis bahkan tidak hanya menjadi penonton diatas tanahnya sendiri.
2. Tanah adat mereka akan diambil alih demi kepentingan investor dan mereka hanya bisa menjual tenaga di atas tanahnya sendiri.
3. Harus dikaji secara matang soal dampak lingkungan sehingga warga tidak mendapatkan dampak negatif.
4. Negara tidak semestinya memikirkan tentang keuntungan semata dalam investasi ini, dan kehadiran semelter ini berharap menjawab kebutuhan masyarakat adat Papua secara menyeluru.
5. Suadah tentu ketika investasi smelter ini beroperasi, akan ada penambahan kekuatan militer di tanah Papua dalam rangka mengamankan kepentingan investor dan kiranya kehadiran smelter bukan menjadi pemicu konflik baru di tanah Papua.
Kami merekomendasikan kepada kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang adalah simbol orang Papua sebaiknya menjadi sumber solusi terkait dengan Otonomi khusus yang sampai saat ini belum menjawab kepentingan masyarakat adat Papua, bukan malah terburu-buru melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dgn President ENFI Liu Cheng utk investasi di industri smelter tembaga.
KEYWORD :Aktivis Papua GMNI Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Smelter
