Herwin Wijaya | Jum'at, 06/01/2017 08:01 WIB
Menaker Hanif Dhakiri dan Dirjen ILO, Guy Ryder.
Jakarta - Pada tahun ini, pemerintah akan menuntaskan tahapan kebijakan penghentian pengiriman pekerja pembantu rumah tangga borongan (multitasking) atau yang dikenal dengan kebijakan zero PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga).
Intinya, kata Menteri Tenaga Kerja,
Hanif Dhakiri, tak ada lagi TKI di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga yang mengerjakan semua urusan pekerjaan alias borongan. Ke depan, TKI yang bekerja di luar negeri pada sektor domestik, harus berdasarkan keahlian serta dalam durasi jam kerja yang jelas.
“TKI tetap boleh bekerja pada sektor domestik atau pada rumah tangga, namun dengan keahlian atau jabatan serta waktu kerja tertentu. Yang tidak boleh adalah multitasking. Ini yang oleh pemerintah disebut Zero PLRT. Perubahan dari TKI unskilled ke pekerja prosefional. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara,” kata Menaker
Hanif Dhakiri di Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Sampai akhir 2016, Menteri Hanif mengatakan, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan negara-negara tempat para TKI bekerja agar tercapai kesepatakan perjanjian kerjasama ketenagakerjaan yang baru. Di dalam kesepakatan baru tersebut, pemerintah Indonesia menghendaki agar ditetapkan jabatan-jabatan pekerjaan tertentu bagi TKI yang bekerja pada sektor domestik.
Lantas, apakah TKI yang sekarang sedang bekerja di luar negeri harus pulang setelah kebijakan Zero PLRT berlaku, menurut Menaker, mereka tidak perlu dipulangkan. Nantinya mereka tinggal menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. “Tak perlu dipulangkan. Mereka tinggal menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini masih banyak TKI yang bekerja sebagai PLRT di negara-negara asia pasifik, terutama Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan Brunai. Selama ini mereka bekerja multitasking dengan waktu kerja yang kurang jelas. Kebijakan Zero PLRT tidak berarti penghentian dan pelarangan TKI bekerja pada sektor domestik. Tetapi transformasi dari PLRT menjadi tenaga kerja profesional yang bekerja dalam jabatan, waktu kerja, hari libur, lembur dan cuti yang jelas.
Dalam siaran persnya, Menteri Hanif mengatakan, kebijakan ini wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di luar negeri. Kebijakan Zero PLRT dijabarkan dalam dua kebijakan turunan, yakni hard policy berupa penutupan dan pelarangan pengiriman TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak Mei 2015. Adapun kebijakan soft policy berupa negosiasi perjanjian kersajama baru perubahan TKI unskilled kepada pekerja profesional di negara-negara asia-pasifik.
Kementerian Ketenagakerjaan RI sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara asia pasifik yang menjadi tempat bekerja TKI, diantaranya Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura dan Brunai. Ditargetkan pada tahun ini dapat dicapai kesepatakan baru perjanjian kerjasama ketenagakerjaan dengan negara-negara tersebut. Adapun sebagai pengganti PLRT, jabatan-jabatan baru yang sedang dinegosiasikan diantaranya Pengasuh Anak, Perawat Orang Tua, Tukang Masak, Tukang bersih-bersih, dan tukang kebun.
KEYWORD :
Kebijakan Tenaga Kerja Hanif Dhakiri
