Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi ketimpangan harga jual minyak goreng dengan harga CPO yang kian melebar.
Menurut dia, saat harga CPO anjlok seperti sekarang ini, seharusnya harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan ikut turun. Sebab, biaya utama komponen produksinya turun drastis.
"Data yang dikeluarkan KPB Nusantara 7 Juli 2022, menunjukkan harga CPO merosot tajam mendekati Rp. 6 ribu per kg. Hampir sepertiga dari harga CPO di bulan maret 2022, yang sempat bertengger di angka Rp. 17 ribu per kg. Termasuk juga harga TBS (tandan buah segar) sawit yang turun tajam di bawah Rp. 1.000. Sementara itu harga migor curah maupun migor kemasan justru anteng-anteng saja," kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (11/7).
"Mana janji Luhut yang mendapat tugas menata industri dan tata niaga migor ini? Harga pokok produksi (HPP) migor juga belum diaudit. Jangan cuma bikin PHP," imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan, penurunan harga migor curah, sejak puncaknya pada 4 April 2022 lalu sampai hari ini, hanya sebesar Rp 3.150 per kg atau turun sebesar 15 persen. Bisa dikatakan masih di atas HET yang sebesar Rp. 15.500 per kg.
Sedangkan penurunan harga migor kemasan sejak puncaknya pada 26 April 2022 lalu lebih tipis lagi, hanya sebesar Rp. 1.250 per kg atau sekitar 4 persen.
"Ini menunjukkan, bahwa pasar migor nasional tidak sempurna. Dugaan bahwa pasar migor nasional bersifat oligopolistik, dimana pembentukan volume dan harga migor di pasar ditentukan oleh segelintir pengusaha migor, menjadi sangat kuat. Akibatnya, yang paling menanggung beban turbulensi pasar adalah petani sawit di bagian hulu atau emak-emak pengguna migor di bagian hilir. Pengusaha migor yang ada di bagian tengah posisinya lebih menguntungkan," jelas Mulyanto.
Oleh karena itu, Legislator Dapil Banten III ini menjelaskan, Pemerintah harus secara sungguh-sungguh menata industri dan tata niaga minyak goreng. Jangan terkesan Pemerintah justru malah memihak pada para pengusaha migor tersebut.
“Merosotnya harga CPO sekarang ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menguatkan sisi hulu dan membenahi pasar migor yang oligopolistik,” terang Mulyanto.
“Pemerintah jangan kalah dengan mafia migor. Kasus penyuapan fasilitas ekspor CPO yang melibatkan Komisaris di perusahaan migor raksasa, jangan dilihat hanya sebagai tindak kejahatan personal. Namun harus lebih dalam lagi, yakni dilihat sebagai bentuk penyimpangan korporasi,” imbuhnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto minyak goreng harga CPO PKS
