Presiden Filipina, Rodrigo Duterte
Manila - Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Filipina akan menyelidiki pengakuan yang pernah dilontarkan Presiden FIlipina, Rodrigo Duterte terkait pernah melakukan pembunuhan terhadap penjahat saat menjabat sebagai walikota Davao.
Kepad media sebelumnya, Duterte menyebut bahwa ia pernah melakukan pembunuhan terhadap penjahat narkoba, saat menjadi walikota, ketika kota yang dipimpinnya memerangi mafia narkoba. Perang terhadap narkoba yang digulirkan Duterte sewaktu menjabat walikota itu, menurut laporan media, telah menewaskan ribuan orang.
Ketua Komisis HAM Filipina, Jose Gascon, kepada media menyebutkan bahwa komisi independen yang dipimpinnya tersebut akan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dugaan pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Duterte.
"Lembaga penegak hukum harus menyelidiki sebagai hal informasi yang menunjukkan bahwa kejahatan mungkin telah dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku akhirnya bertanggungjawab dengan bukti yang menjamin," ucap Gascon dalam sebuah pernyataan pada Kamis (22/12) lalu.
Komisi sebelumnya pernah menyelidiki kontribusi Duterte selama menjabat sebagai walikota atas tuduhan keterlibatannya dalam tim eksekusi yang menewaskan lebih dari seribu penjahat kecil di Davao. Namun komisi tidak mengajukan tuntutan pidana usai menyelesaikan penyelidikannya tersebut.
Menurut Gascon, tim akan dibentuk kembali untuk penyelidikan lebih lanjut dengan melihat lebih dalam lagi bukti-bukti baru dan penerimaan publik yang bisa menjelaskan temuan komisi sebelumnya. "Tim akan melihat lebih dalam setiap permasalahan yang mungkin lebih menjelaskan pembunuhan di Davao yang merupakan subjek penyelidikan kami sebelumnya," kata Gascon.
Sementara itu, komisaris tinggi HAM PBB, Zeid Ra`ad al Hussein, seperti dikutip dari Guardian, pada Selasa sebelumnya mengatakan bahwa Duterte telah mengakui sendiri pembunuhan yang dilakukannya, yang "jelas merupakan pembunuhan" dan kekuasaan kehakiman Filipina harus memulai penyelidikan.[]
KEYWORD :rodrido duterte pengakuan membunuh komisi HAM
