Komisi I DPR Minta Pemerintah Evaluasi Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan pemerintah soal bebas visa terhadap ratusan negara sahabat diminta untuk segera dievaluasi. Sebab, kebijakan itu dinilai justru mempersulit sistem kontrol terhadap para turis yang masuk ke tanah air.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Bahri Anshori mengatakan, ketika bebas visa diterapkan, maka harus betul-betul siap. Sebab, tanpa ada bebas visa saja, banyak WNA yang menyalahgunakan visa tersebut.

"Kebijakan bebas visa itu perlu dievaluasi kembali tentang kesiapan aparat penegak hukum, lingkungan imigrasi, laut, dan udara," kata Syaiful, ketika dihubungi, Kamis (22/12).

Semestinya, kata Syaiful, bebas visa itu hanya diberikan kepada negara-negara tertentu, yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Misalnya, yang berkaitan dengan investasinya, perizinan. Sekarang, tambah Saiful, bebas visa hampir diberikan kepada semua negara sehingga banyak yang tidak terkontrol.

"Karena orang datang ke Indonesia kan tidak lewat udara saja, bisa laut, darat, inilah yang perlu kita teliti bersama, agar negara-negara itu memberikan keuntungan bagi kita, baik keuntungan secara ekonomi maupun ketahanan," demikian Syaiful.

KEYWORD :

WNA Bebas Visa TKA asal China

Teknologi tahun 1927-1974

Tak Lagi Muda, Celine Dion Merasa Cantik Jadi Cover Vogue di Usia 55 Tahun

Test mobil xiaomi

Tingkatkan Produksi Artileri, Kim Jong Un Periksa Uji Coba Peluncuran Roket Korea Utara

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara