Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan pembagian kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Lembaga Antikorupsi bakal mendalami dengan mencari bukti.
"Memang kami menerima informasi-informasi terkait dengan mengenai itu tadi, tanah di IKN. Oleh karena itu tentu KPK akan melakukan pendalaman-pendalaman dari informasi dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/3).
Ali mengatakan pihaknya akan mendalami semua informasi yang ada, termasuk adanya dugaan keterkaitan dengan kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas`ud.
"Tentu nanti akan dikonfirmasi ke sana, didalami terkait dengan hal itu," ujar.
KPK pun berharap masyarakat dapat membantu jika memiliki data maupun informasi tentang bagi-bagi kavling di IKN ini. Seluruh laporan yang masuk bakal didalami oleh Lembaga Antikorupsi.
"Silahkan melaporkan kepada KPK melalui pengaduan masyarakat, banyak kanal di sana, wa, sms, call center 198," pungkas Ali.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebutkan adanya bagi-bagi lahan kavling di IKN Nusantara ini. Hal itu berdasarkan temuan dari informan KPK.
“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” ujar Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3).
Alex mendorong bisnis yang dilakukan di Kalimantan Timur memberikan manfaat luas untuk masyarakat setempat. Selain itu, urusan administrasi seperti kepatuhan pajak, dampak lingkungan minim, dan perusahaan wajib bertanggung jawab secara sosial.
"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya, tidak ada masyarakat miskin di Kalimantan Timur," ucap Alex.
KEYWORD :KPK IKN Ibu Kota Baru Nusantara Korupsi Pembagian Kavling
