Jum'at, 17/04/2026 06:20 WIB

Ada Dugaan Korupsi di TNI, KPK Masih Rahasiakan

Redaksi | Sabtu, 03/12/2016 20:18 WIB






Menurut Agus dugaan rasuah oknum itu ditindaklanjuti. KPK sendiri, kata Agus, ikut memantau proses tersebut.

Gedung KPK

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengklaim jika pihaknya turut membantu Kementerian Pertahanan dan TNI membongkar oknum TNI yang diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga miliaran rupiah.

Bahkan, katanya lagi, lembaga antikorupsi sempat memberikan data dan informasi terkait hal tersebut. "Sudah saya sampaikan ke mereka. Waktu saya presentasi di kemenhan namanya malah saya sebutkan," ungkap Agus, Sabtu (3/12).

Menurut Agus dugaan rasuah oknum itu ditindaklanjuti. KPK sendiri, kata Agus, ikut memantau proses tersebut. "Mereka diproses. KPK memonitor saja," ungkap Agus.

Meski demikian, Agus enggan menungkap terkait rasuah apa oknum itu. Dia juga enggan membeberkan perusahaan-perusahaan apa saja yang disinyalir berandil dan merugikan keuang negara. "Ya nanti dilihat dulu," imbuh mantan Ketua LKPP itu.

Disisi lain, Agus mengatakan, pihaknya juga siap membantu Kemenhan dan TNI melakukan pemulihan aset yang diduga dikorupsi Brigjen TNI Teddy Harnaedy. Kesiapan itu diutarakan lantaran KPK sudah punya pengalaman banyak dalam pemulihan aset-aset yang dikorupsi.

Seperti dikeahui, Teddy sudah divonis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersalah melakukan korupsi USD 12 juta saat berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kemhan tahun 2010-2014.

"Kami punya pengalaman di banyak asset recovery. Jadi,  kalau teman-teman TNI perlu bantuan kami, ya kami bantu," terang dia.

Agus menjelaskan, asset recovery biasanya ditelusuri dari hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu. Lalu mengikuti ke mana aliran uang tersangka.

"Kita lihat tersangka berhubungan dengan siapa saja. Jadi follow the suspect, follow the money," terang dia.

Pada kesempatan ini, Agus tak menampik jika Teddy bisa saja dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. "Ya bisa. Kalau tipikor itu kan yang  penting asset recovery, kemudian pengembalian kerugian negara," ujar dia.

Pun demikian, kata Agus, pihaknya belum memiliki data aliran dana Teddy. Sebab itu, KPK siap jika TNI atau Kemenhan hendak melakukan kerja sama. "Ya nanti kerja sama dengan mereka," pungkas Agus.

KEYWORD :

Korupsi TNI KPK




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER